MAROS, GOSULSEL.COM- Pemerintah Kabupaten Maros dinilai tidak serius dalam menangani wabah Corona Virus Disiase (Covid) 19. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang tokoh pemuda Marana, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Lukman.

“Maros sudah berstatus waspada, setiap harinya grafik pemantauan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan warga. Namun, pemerintah terlihat lambat dan terkesan tidak serius menyelamatkan nyawa warganya,” ujar Lukman. Selasa (13/4/2020)

Mulai dari dibukanya kembali tempat yang berpotensi menjadi titik penyebaran covid-19, upaya pemenuhan vitamin penguat imun bagi warga sampai kepada lambannya mengambil keputusan dalam menjaga stock alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

“Lamban sekali, kaku dalam bertindak. Setiap hari bertambah terus. Belum lagi anggaran yang dikucurkan terlalu kecil untuk bencana global ini,” jelas yang juga aktivis mahasiswa Maros ini.

Menurutnya, dengan kekuatan APBD Maros sebesar Rp 1,5 Triliun ditahun 2020 ini, dianggap cukup mampu untuk melakukan percepatan penanganan covid-19. Belum lagi adanya bantuan kucuran anggaran penanganan dari pusat.

“Soal APD, jika Kemenkes minim stock. Bupati Maros sangat bisa memberdayakan produsen lokal, dengan cara menunjuk konsultan dibidangnya untuk bagaimana memberikan pengarahan pembuatan APD sesuai standar Kemenkes. Semisal, duduk bersama dengan ahli kesehatan di kampus-kampus besar. Tidak mungkin kan mereka tidak tahu itu dan yang terpenting cara itu tidak melabrak aturan yang kemudian hari akan menjadi celah KPK mengadili,” urainya.

Pelibat banyak pihak dalam persoalan ini seharusnya sudah dilakukan sedari awal oleh pemerintah. Sebab, sudah melihat contoh bagaimana China menangani Provinsi Wuhan.

“Pemimpin jangan mau tanggung sendiri. Libatkan pihak lain, jangan tanggung-tanggung gunakan anggaran hasil dari pajak kami. Belum lagi penyemprotan yang dilakukan di kampung-kampung sedikit berbahaya lantaran tidak adanya pemahaman mengenai disinfektan, asal semprot saja,” katanya.

Juga senada disampaikan oleh sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros M Yusuf bahwa, untuk melakukan antisipasi covid-19 semakin mewabah di Butta Salewangang, anggaran Rp 7 miliar sebahagian bisa disalurkan ke 103 Kelurahan dan Desa yang tersebar di 14 Kecamatan.

“Jika dibagi, masing-masing Desa dan Kelurahan kebagian dana sebanyak Rp 40 juta sekian, inu bisa diperuntukkan membantu anggaran Desa dan Kelurahan dalam melakukan gerakan-gerakan pencegahan. Entahkah itu, pemenuhan vitamin dan sebagainya. Intinya sesuai apa yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayahnya,” katanya.

Ia juga meminta agar DPRD Kabupaten Maros untuk mendesak Pemkab Maros agar anggaran penanganan covid-19 dinaikkan secepatnya. Sebelum, penyakit tersebut semakin mewabah.

“Panggil sekarang juga, desak agar anggaran ditambah. Kasihan warga disuruh tinggal dirumah, uang habis, kebutuhan langka dan mahal. Tenaga medis sebagai garda terdepan juga tidak memiliki stock APD yang mencukupi. Jangan sampai setelah wabah malah kau kami adili akibat ketidak seriusan dalam menangani persoalan,” tutupnya. (*)

---