Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar, Zulkarnain Ali Naru.

5.844 Karyawan Tempat Hiburan yang Dirumahkan Belum Dapat Bantuan, AUHM Peringatkan Pemkot Makassar

Sabtu, 25 April 2020 | 18:21 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Bantuan ternyata tak kunjung didapatkan oleh 5.884 karyawan tempat hiburan yang dirumahkan di Kota Makassar. Melihat kondisi tersebut, Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) Makassar pun mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot).

Ini soal pemberian bantuan terhadap karyawan yang dirumahkan terkhusus bagi mereka yang bekerja di tempat hiburan. Terlebih, Pemkot diketahui telah membagikan bantuan paket sembako kepada warga terdampak Corona atau Covid-19.

Namun, Pemkot Makassar selama ini dinilai melupakan nasib karyawan usaha-usaha hiburan yang telah dirumahkan sejak sebulan lalu. Tepatnya mulai pada 23 Maret 2020.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru pun mengingatkan agar Pemkot Makassar untuk tidak mencoba mempermainkan nasib para karyawan tersebut. Apalagi mereka telah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.



Zulkarnain mengatakan, pihaknya menerima laporan dari ribuan karyawan bahwa hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari Pemkot Makassar. Padahal, penutupan usaha-usaha hiburan sudah dilakukan sejak sebulan lalu.

“Kepada Penjabat (Pj) Walikota Makassar, saya ingatkan agar tidak melupakan nasib ribuan karyawan usaha hiburan yang sudah dirumahkan sejak sebulan lalu itu. Semoga Pj Walikota ini masih punya hati nurani. Apalagi ribuan karyawan ini dihimbau untuk tidak melakukan mudik,” ungkapnya.

Termasuk pihak Dinsos, kata Zul, pihaknya menilai terkesan mau mempersulit para karyawan. Padahal, mereka sudah mengajukan daftar ‘by name by address’ yang diminta sebelumnya.

“Intinya, Pemkot jangan pura-pura melupakan nasib para pekerja industri pariwisata yang sudah dirumahkan sejak sebulan tersebut. Itu sudah tanggungjawab Pemkot. Seharusnya para karyawan tersebut justru yang lebih diutamakan daripada warga lain yang tidak secara langsung terimbas penutupan pada usahanya. Tapi kemarin, Dinsos malah membagikan sembako justru kepada warga yang tidak terdampak langsung,” katanya.

Ia juga mengatakan, Dinsos seharusnya juga tidak meminta persyaratan yang aneh-aneh kepada para karyawan yang sudah memasukkan berkas. Sebab, mereka sedang dalam keadaan terpuruk akibat pandemi Corona ini.

“Kadis Sosial kan sudah tahu sebelumnya, usaha apa saja yang dihimbau Pemkot untuk tutup. Apalagi ribuan karyawan itu sudah menyerahkan berkas sesuai permintaan operator online Dinsos. Tiap outlet sebelumnya disarankan mengajukan permohonan dengan menyertakan daftar nama karyawannya. Terakhir berubah lagi, harus daftar ulang dan menyertakan KK, padahal sebagian besar karyawan atau pekerja pada sektor ini bukan hanya domisili KK mereka di Kota Makassar. Ada yang berasal dari Kabupaten Maros, Gowa dan daerah lainnya. Bahkan dari luar provinsi. Sementara mereka juga dilarang mudik, sehingga terkesan Pemkot ini tidak manusiawi lagi dan kurang tanggap menangani para pekerja yang telah dirumahkan,” ungkap Zul.

Akibat ketidakjelasan pihak Pemkot, Zul pun menduga bila sembako yang telah dan akan dibagikan tersebut, tidak bersifat adil dan tidak tepat sasaran. Apalagi pendataan dan pembagiannya diserahkan pihak kecamatan dan kelurahan.

“Jangan sampai sembako ini dipolitisasi lagi, karena bukan rahasia umum kalau pihak-pihak itu yang mendata dan membagikan, dikuatirkan sembakonya amblas hanya untuk golongan dan kelompok tertentu saja. Apalagi banyak warga juga yang mulai bersuara miring,” jelas Zul.

Terakhir, Zul mengaku, data-data karyawan usaha hiburan juga sudah diserahkan ke pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) beberapa waktu lalu. Untuk itu, kata dia, alangkah baiknya jika khusus masalah bantuan kepada pekerja industri pariwisata ini, Dinsos bisa bekerjasama Disnaker dan Dinas Pariwisata (Dispar) Makassar, biar bisa lebih transparan dan terjamin ketepatan dalam penyalurannya. (*)


BACA JUGA