Kadinsos Makassar, Mukhtar Tahir saat ditemui di Posko Covid-19 Makassar, Senin (13/4/2020)

Paket Sembako Dinsos Bermasalah, Ada “Dekkeng” di Balik Pembagian

Selasa, 28 April 2020 | 01:52 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Hingga kini, pembagian paket sembako dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar masih menemui kendala. Imbasnya, penyalurannya masih belum merata ke semua warga terdampak Corona atau Covid-19. 

Salah satu kendala yang ditemui ialah persoalan data penerima. Kepala Dinsos Kota Makassar, Mukhtar Tahir pun mengaku, bahwa banyak data penerima yang ganda. Namun, data tersebut kembali lagi diperiksa camat dan lurah setempat.

“Dia (penerima bantuan) bisa melapor camat tapi dengan syarat lurah dan camat bisa bikin ketikan excel saja. Supaya langsung saya ambil masukkan dan kita karena ini memverifikasi ulang karena sudah banyak yang double,” ungkapnya saat ditemui di Posko Covid-19 Makassar, Senin (27/4/2020). 



Adapun data yang ganda yang dimaksud, Mukhtar pun memberikan contoh. Misalnya saja, seorang yang kena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantas terdaftar dua kali pada data yang telah terinput. Hal tersebut justru membuat pihaknya kian lama dalam pembagian sembako.

“Bayangkan saja sudah banyak yang PHK pasti ada namanya, berarti dia daftar lagi dirinya. Ini yang bikin lama, menyandingkan,” tuturnya. 

Sedikitnya ada 234 data penerima ganda yang ditemukan oleh pihak Dinsos. Mukhtar mencurigai adanya ‘dekkeng’ alias orang dalam yang sengaja memanipulasi data tersebut. Olehnya itu, pemeriksaan ulang data pun dilakukan. 

“Ada 234 dobel semua karena terlalu banyak dekkengnya, dia masuk di sini masuk di sini. Padahal satu ji diterima ini yang bikin pusing kita,” keluhnya.

Persoalan tersebut kata Mukhtar karena data dipatok berdasarkan per Kepala Keluarga (KK). Maka itu, ia menegaskan pembagian paket bukan berdasarkan per rumah. Mukhtar mengaku telah meminta pada setiap camat dan lurah untuk mengantisipasi data yang mereka ingin input. Sebab, banyak warga yang melapor hingga kini belum kebagian.

“Saya sudah sampaikan camat dan lurah jangan menilai masyarakat di bawah, kenapa? Mereka datang ke hotline karena mereka tidak dapat di bawah, dan itu bikin pusing,” tandasnya.(*)


BACA JUGA