![](https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2020/05/IMG_20200514_101630_293-726x416.jpg)
#Bulukumba
55.680 KK Pra Sejahtera dan Terdampak Corona Terima Bantuan di Bulukumba
BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Sebanyak 55.680 kepala keluarga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menerima bantuan di tengah pendemi Covid-19. Jumlah ini terdiri dari enam jenis bantuan.
Diantaranya sembako yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebanyak 6.500 KK, sembako APBD Provinsi sebanyak 1.300 KK dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebanyak 14.888 KK.
![PT Vale Indonesia pt-vale-indonesia](https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2024/08/vale-hut-ri79.jpeg)
Selanjutnya, bantuan perlindungan sosial reguler Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 15.074 KK, Penambahan Bantuan Sembako Non Tunai sebanyak 9.701 KK dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos sebanyak 8.217 KK. Khusus BST Kemensos masih menunggu waktu untuk dicairkan.
Wakil Bupati Bulukumba di beberapa kesempatan memantau pendistribusian bantuan di tengah pendemi Covid-19 menekankan, agar penyerahan bantuan ini tepat sasaran dan tepat guna. Dimana pada prinsipnya diharapkan menjadi stimulus sementara untuk hidup lebih normal.
“Sekarang 55.680 kepala keluarga menerima bantuan, khusus BST Kemensos masih menunggu waktu untuk dicairkan. Jadi bukan per warga, tapi per kepala keluarga. Kita harap bantuan ini menjadi stimulus sementara untuk hidup lebih normal,” kata Tomy Satria saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2020).
Dia juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada Dinas Sosial agar tidak ada penerima manfaat yang menerima bantuan doubel. Hal itu dilakukan, agar stok bantuan sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
“Jadi pemerintah saat ini fokus untuk menyusun simulasi penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19. Dilakukan penyeimbangan pola penanganan wabah dan penyelamatan ekonomi rumah tungga,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Syarifuddin mengatakan penyerahan bantuan itu ada yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tidak semua mutlak harus merujuk pada DTKS.
“Yang berbasis DTKS itu seperti program reguler PKH dan BPNT, tambah BST pusat yang belum cair,” kata Syarifuddin.
Sementara untuk bantuan APBD dan bantuan APBDes tidak mutlak berdasarkan DTKS. Dia mengatakan, arahan Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati agar penyerahan bantuan ini diperuntuhkan kepada warga yang lebih berhak telah dilakukan.
“BLT Dana Desa dan Bantuan sembako APBD tidak mutlak berdasarkan DTKS. Jadi itu petunjuk penyerahan batuan,” tandasnya.(*)