MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Ini setelah Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) mengungkap terjadinya dugaan ‘mark up’ paket bantuan sembako yang dijalankan Dinsos.

Bantuan berupa 60.000 paket sembako yang tujuannya membantu meringankan beban masyarakat Kota Makassar selama pandemi Covid-19 terjadi, itu dinilai tidak tepat sasaran bahkan ada potensi di mark up.

“Banyak tidak kebagian dan jika melihat isi paketannya diduga kuat ada mark up harga satuannya,” kata Ketua Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS), Muhammad Ansar, Sabtu (30/5/2020).

Masalah ini berlanjut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. Dimana pihaknya tengah melalukan penyelidikan terkait dugaan potensi ‘mark up’ atau penggelembungan dana penyediaan paket bantuan sembako warga Makassar yang terkena dampak pandemi Corona.

“Kasus sembako untuk warga terdampak Corona itu sedang kita tangani,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Pembangunan, Anas Iswanto Anwar mengungkapkan, faktor yang diduga membuat paket sembako tersebut bermasalah. Menurutnya, ini terjadi akibat penggunaan dana yang tidak jelas peruntukkannya.

“Ini menunjukkan sistem penggunaan dana-dana tersebut tidak jelas aturannya sehingga mudah di selewengkan,” ujar Dosen FEB Unhas ini, Sabtu (30/5/2020).

Belum lagi, pendataan penerima paket sembako yang amburadul. Inilah yang kerap kali menimbulkan polemik pembagian yang salah sasaran.

“Kelemahan kita selama ini adalah dari segi pendataan. Perbaiki data base, buat aturan yang jelas penggunaannya, evaluasi konsistensi dalam aturan. Kalau ini dilaksanakan dengan benar, tidak akan ada lagi cerita-cerita negatif tentang dana bansos,” sambungnya. 

Olehnya, kata dia, penting untuk melakukan evaluasi pasca pembagian. Dengan tujuan agar pihak Dinsos Makassar bisa mengetahui apa yang mesti dilakukan berikutnya.

“Setelah disalurkan harus dievaluasi. Hasil evaluasi dan pengawasan yang ditindaklanjuti. Kalau memang di lapangan masih ada warga yang jelas belum dapat bisa ditambah. Demikian pula sebaliknya kalau tidak tepat sasaran yang dihentikan,” tutupnya.(*)

---