Sekretariat DPD II Golkar Makassar sekaligus Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir saat ditemui di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (14/4/2020)

Wahab Tahir Soal PPDB: Awasi Potensi KKN

Rabu, 17 Juni 2020 | 12:13 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM– Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (DPRD) Kota Makassar, Wahab Tahir tak main-main dalam membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanaannya pun mesti dikawal dengan ketat.

Sebab, kata dia, ada beberapa sekolah unggulan yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu selama PPDB dilaksanakan. 

Ia menekankan kepada seluruh Kepala Sekolah se-Kota Makassar agar mengambil kebijakan dengan baik dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Utamanya, mengawasi adanya potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Saya tahu betul 3 periode d DPRD Makassar. Banyak penambahan ruang kelas yang tidak koordinasi baik dengan Disdik, akhirnya terjadi potensi KKN yang ada di dalam. kepada seluruh stakeholder jangan coba-coba lakukan, karena kami sangat responsif sekali,” ucapnya dalam Virtual meeting, Selasa (16/06/2020).



“Jangan kemudian terkaget kemudian Bu Kadis, pak wali. Kemudian komisi D merekomendasikan beberapa pejabat yang kami curigai melanggar kewenangan soal PPDB,” tambahnya.

Olehnya, ia meminta agar seluruh pemangku kepentingan agar bekerja sesuai tugas dan tupoksinya masing masing. Bahkan, pihaknya mengaku akan melindungi mereka.

“Bekerja dengan baik kami siap pasang badan untuk anda. Tapi lakukan perbaikan bersihkan orang-orang yang selalu membuat kerusuhan, dalam tanda kutip di Disdik,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam proses PPDB, ia mengingatkan agar tidak terintervensi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai sangat penting karena menyangkut wibawa Pemerintah Kota Makassar.

“Coba bayangkan kalau panitia di intersep oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab, maka terganggu. Akhirnya anak anak kita yang harusnya disekolah ditempat itu, kemudian tersingkir,” ucapnya.

Olehnya itu, ia meminta kepada Plt Kadisdik Kota Makassar, Amalia Malik dan seluruh pemangku kepentingan. Agar menyusun hal hal yang dianggap prioritas. 

“Di Komisi D kali ini gayanya lain, responsif sekali soal PPDB, ini kami mewanti-wanti kepada Kadisdik. Buat skala prioritas. Nda boleh ada kejadian tahun lalu itu terulang lagi. Dan kita akan berikan dukungan total kepada Disdik,” tukasnya. (*)


BACA JUGA