MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pengawasan ketat terhadap warga keluar masuk di kota Makassar santer terdengar akan kembali dilakukan. Demikian pula dengan pemeriksaan Surat Keterangan (SK) bebas Covid-19 akan diberlakukan di batas kota.

Mengenai hal itu, Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud mengaku bahwa pihaknya sampai saat ini belum mendapat instruksi. Sebab, informasi resmi pun belum didapatnya dari Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

“Iya sekarang apapun itu kan jadi setiap sesuatu kebijakan itu harus resmi Saya hanya melaksanakan perintah kita belum dapat perintah resmi dari bapak Walikota,” aku Iman, Rabu (17/09/2020).

Iman juga mengatakan, jika keputusan penjagaan antar wilayah harus berdasarkan izin resmi Wali Kota melalui SK. Pasalnya, menurut Iman, pemberitaan yang tak benar atau hoax rentan terjadi.

“Biasanya kalau ada perintah itu disertai dengan apa SK Wali Kota itu itu legal standing seperti supaya kita tidak dia bilang ora piti-piti itu kan biasa banyak berita hoax, katanya.

Lebih lanjut, pihaknya sampai saat ini pun juga akan menunggu keputusan Rudy terkait hal tersebut. Namun apabila diterapkan kembali, Iman mengatakan hal itu telah ditinjau untuk penerapannya

“Nanti kita tunggu perintah bapak Wali Kota kalau sekiranya rekomendasi itu diterima. Kita laksanakan itu resiko untuk keselamatan dan kesehatan kita semua ya kalau sudah ada instruksi tidak ada lagi alasan, yang jelas ini kajian para ahli tapi kan belum ada perintah resmi dari bapak,” terangnya

Selain itu, ia menilai selama penjagaan di perbatasan efektif. Apalagi mampu menekan laju mobilitas warga yang keluar masuk Makassar sehingga tak terjadi penyebaran Covid-19 yang meluas.

“Efektif kenapa karena dari pemantauan kami orang yang masuk maaf bahkan sebagian besar itu dari luar dari luar kota Makassar orang Makassar itu mungkin sudah paham mengurangi untuk tempat,” nilainya.

Namun sebagian besar, Iman menyebut, orang-orang luar daerah memang intensif lakukan perjalanan ke Makassar. “Tapi faktanya itu dari beberapa banyak dari dari luar daerah kota Makassar berapa kabupaten yang mungkin dia pikir kenapa karena kan di Makassar yang ada fasilitas seperti itu,” pungkasnya. (*)

---