Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel (LPPS)

Hati-Hati! Lembaga Pemantau Pilkada Bidik Pejabat dan ASN yang Tak Netral di Makassar

Kamis, 26 November 2020 | 15:40 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan potensi kecurangan pada gelaran pilkada serentak 2020 di Sulsel menjadi perhatian berbagai pihak. Atas dasar itu, lembaga pemantau dan pemerhati terus bermunculan jelang pencoblosan pada 9 Desember mendatang.

Teranyar, ada kelompok yang mengatasnamakan diri LPPS, merupakan akronim dari Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel. Tujuannya, tentu saja untuk memantau gerak-gerik ASN atau pejabat pada setiap tahapan pilkada. Terutama di Makassar yang ramai diduga ada mobilisasi ke ASN.

“Kami telah mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel yang akan menjaga kenetralan Sulsel utamanya Makassar dalam pilkada,” kata Syamsu Rijal, Ketua LPPS, dalam pernyataan resminya, Kamis (26/11/2020).

Syamsu Rijal yang didampingi sejumlah koordinator kecamatan di Makassar menekankan, agar ASN tetap menjaga netralitasnya sepanjang gelaran pilkada berlangsung.



“Kami mengimbau kepada ASN, lurah, camat, agar tidak terlibat dalam politik praktis, money politics, atau apa pun itu. Karena telinga dan mata kami berada di mana-mana dan kami siap melaporkan, memenjarakan,” tegas Syamsu Rijal.

Khusus di Kota Makassar, belakangan ini memang santer ASN ditengarai tidak netral bahkan terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon. Misalnya rekaman suara mirip suara oknum sekcam, rekaman suara oknum camat, hingga video sejumlah oknum ASN yang memfitnah salah satu kandidat.

Syamsu Rijal pun mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar Pilkada Makassar berjalan, aman, lancar, dan damai. “Jangan ada keperpihakan. Tetap netral. Semoga Pilkada Makassar bisa berjalan lancar dan mari kita sama-sama jaga Makassar tetap damai,” ucapnya.

Selain deklarasi, LPPS menggelar bagi-bagi masker di fly over Jalan AP Pettarani. Kegiatan serupa kemudian berlanjut Kantor Wali Kota Makassar. Juga penyampaian imbauan sampai ke kantor kecamatan dan kelurahan.

Sebelumnya, lembaga serupa bernama Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI) sudah lebih dahulu terbentuk. Mereka juga berfokus dalam memantau proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar.(*)


BACA JUGA