MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) menyayangkan sikap gegabah Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. Sebab me-nonjob-kan atau mencopot sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar, Rusmayani Madjid.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru beranggapan, Pj Wali Kota seharusnya bijak melihat persoalan tersebut. Jika memang terkait dana hibah, mestinya Pemkot transparan dan jangan menyalahkan satu pihak tapi membenarkan pihak lain.

“Persoalan ini kan jelas, dana hibah tidak cair karena menurut kabar berhembus Pj Wali Kota tidak mau tanda tangan. Harusnya Pj Wali Kota yang tanggung jawab,” ungkap Zulkarnain, Kamis (4/2/2021).

“Sangat disayangkan, apalagi hanya terkait hangusnya dana hibah, saya rasa kurang arif dan bijaksana keputusan tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zul juga meminta Pj Wali Kota tidak ‘cuci tangan’ dalam menyikapi persoalan ini. Pasalnya, yang bertanggung jawab dalam kisruh dana hibah pariwisata tersebut, bukan hanya Dispar. Sebab, dalam prosesnya juga melibatkan banyak pihak di tubuh Pemkot Makassar.

“Jadi, kalau menurut kami, langkah menonjobkan Kadispar itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Bahkan, bisa saja akan menciptakan kegaduhan di Pemerintahan Kota Makassar,” tegasnya.

Ia menilai kinerja Rusmayani Madjid dalam kendalinya mengembangkan pariwisata di Makassar cukup baik. Utamanya terhadap pelaku industri pariwisata.

“Kami bermitra dengan Ibu Maya sebagai Kadispar sudah bertahun-tahun. Kami anggap kinerjanya cukup bagus. Zamannya Danny Pomanto, beliau bagus. Komunikasi dengan pelaku industri pariwisata juga lancar. Makanya harus bijaksana melihat jangan langsung dinonjobkan,” pungkas Zul.(*)

---