MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah terpilih 2020 untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) belum sampai di Pemprov Sulsel. Hal ini karena Kemendagri belum menerbitkan surat tersebut.

Dengan ini, Pemprov Sulsel pun belum bisa memutuskan jadwal pelantikan bagi seluruh Kepala Daerah terpilih. Pelantikan digadang-gadang akan molor untuk seluruh wilayah Sulsel.

Sehingga, apabila Kemendagri belum menerbitkan SK seluruh Kepala Daerah terpilih kemungkinan besar pada 17 Februari seluruh jabatan kepala berakhir akan diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). Sementara untuk Kota Makassar SK Rudy sebagai Pj hingga Juni mendatang.

“Tidak ada yang tau. Jangan bikin jadwal sendiri. Ini ada 170 kabupaten/kota termasuk provinsi (yang berproses di Kemendagri) makanya bersabar aja,” kata Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (8/2/2021).

Menyikapi kabar tersebut, masyarakat Kota Makassar yang tergabung dalam komunitas pendukung Danny-Fatma mengancam. Pihaknya akan menduduki Kantor Gubernur Sulsel.

Hal itu disampaikan Ketua Simpul Muda Community, Ahmad DB. Ia mengatakan bahwa Danny-Fatma harus segera dilantik oleh Gubernur Sulsel pada 17 Februari nanti.

Menurutnya, warga Kota Makassar sudah ingin dipimpin oleh pilihannya. Di mana pemilihan berlangsung pada 9 Desember 2020 lalu.

“Gubernur NA lebih memilih Wali Kota pilihannya daripada Wali Kota pilihan Rakyat, sehingga ingin menunda-nunda pelantikan Wali Kota yang dipilih rakyat. Kalau begini terus kita akan duduki kantor Gubernur Sulsel,” ungkapnya.

Ahmad memastikan, 40 persen lebih rakyat Makassar akan mengepung dan menduduki Kantor Gubernur Sulsel. Rencananya akan dilakukan pada 16-17 Februari nanti.

Ahmad menegaskan, langkah langkah tersebut perlu diambil agar stabilitas Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar dapat terjaga dengan baik. Lalu layanan publik tidak terganggu seperti karena dipimpin bukan pilihan rakyat.

“Langkah ini harus diambil agar stabilitas Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik pun dapat berjalan dengan efektif. Rakyat makassar sudah ingin dipimpin oleh pilihannya,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Pakabaji Community, Beni Iskandar. Pihaknya juga memastikan akan turun ke jalan meminta Gubernur Sulsel segera melantik Wali Kota Makassar terpilih di Pilwalkot 2020.

Pembina Komunitas Aku DP juga berharap ketidakpastian ini tidak perlu terjadi berlarut larut tanpa adanya solusi, karena yang dirugikan adalah warga Kota Makassar.

“Kami sangat menyesalkan tindakan Pemprov Sulsel yang telah berulang kali mempunyai niat menunda pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih,” ungkapnya.

Guna menyelesaikan persoalan ini, Beni mendesak Kemendagri segera mengambil langkah administratif dengan meminta intruksi presiden. Ini sebagai acuan untuk secepat mungkin melantik pasangan Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi.

“Harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut sehingga roda Pemerintahan Kota Makassar dapat berjalan dengan efektif di bawah pimpinan pilihan rakyat,” jelasnya.

Beni juga memastikan, ribuan masyarakat Kota Makassar bersama Komunitas akan menduduki Kantor Gubernur Sulsel. Ini apabila Pemprov tidak melantik Wali Kota terpilih.(*)

---