MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Wilayah Sulawesi Maluku (Sulama) dan Serikat Pekerja/Buruh kian terlihat. BPJamsostek pun berkomitmen meningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulsel.

Upaya ini pun dibahas melalui Ramah Tamah Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sulsel. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Max One Makassar, Rabu (17/02/2021).

Hadir dalam kegiatan, Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sulama, Arief Budiarto, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan, Alias AM, dan Pps Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Makassar, Lubis Latif. Kemudian perwakilan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sulsel.

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Ambassador dalam mensosialisasikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” jelas Arief Budiarto.

“Saat ini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta, masih adanya perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar jumlah karyawannya yang didaftarkan sebagai peserta (PDS TK), adanya perusahaan yang tidak melaporkan besaran upah yang diberikan secara benar (PDS UPAH), adanya perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya di seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan (PDS Program), dan perusahaan yang belum mendaftar ke BPJamsostek dan atau belum mengikutsertakan karyawan ke program jaminan sosial ketenagakerjaan (PWBD),” sambungnya.

Arief berharap dengan terjalinnya sinergitas dan harmonisasi bersama serikat dapat meningkatkan awareness bagi para pemberi kerja maupun pekerja. Ini terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di Sulsel.

Sementara itu, sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJamsostek wilayah Sulama mencapai Rp1,3 Triliun. Dikucurkan ke beberapa jaminan.

Dengan perincian klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp1,2 Triliun untuk 124.576 Ribu kasus, dan Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 1.811 Ribu kasus dengan nominal sebesar Rp71,8 Miliar. Lalu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 2.679 Ribu kasus dengan nominal sebesar Rp43,4 Miliar, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 1.737 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp8,7 Miliar.

Terkait dengan kabar pengelolaan Investasi BPJamsostek, Arief menyampaikan, Pengelolaan dana yang dilakukan BPJamsostek mengacu pada instrumen dan batasan investasi. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015 serta beberapa Peraturan OJK. 

BPJamsostek juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi. Bahkan, selalu bekerjasama dengan mitra terbaik.

BPJamsostek merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Kegiatan operasional BPJamsostek termasuk pengelolaan dana, telah diawasi dan diaudit baik oleh Satuan  Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan berbagai lembaga berwenang secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik.

Hasil audit BPJamsostek dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019 mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPJamsostek juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa. 

‘Strategi Investasi BPJamsostek selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian dan tata kelola yang baik (good governance) untuk mendapatkan hasil yang optimal sepenuhnya untuk peserta dengan risiko yang terukur,” lanjutnya.

“Dana kelolaan BPJamsostek per 31 Desember 2020 telah mencapai Rp486,38 Triliun dengan hasil investasi mencapai Rp32,30 Triliun. Aset alokasi per 31 Desember 2020 sebagai berikut: Surat Utang 64%, Saham 17%, Deposito 10%, Reksadana 8%, dan Investasi langsung 1%” jelasnya.

Arief Budiarto menyampaikan di Tahun 2021 BPJamsostek akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan yang akan muncul. Seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 

“Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud,” pungkasnya.(*)

---