MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengambil langkah terhormat untuk tidak menjadi beban pemerintah. Ini setelah Kemenkumham menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Meski tak merinci soal tindakan apa yang perlu dilakukan Moeldoko, Kamhar meminta Moeldoko legowo. Dan bersikap kesatria menempuh jalan terhormat bagi dirinya.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto ikut berpendapat. Ia mengatakan jika nantinya posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ditinggalkan Meldoko, akan banyak sosok potensial yang bisa mengisi jabatan strategis tersebut.

Bisa dari kalangan akademisi, militer, maupun politisi. Salah satu syarat utamanya adalah sosok tersebut memiliki kompetensi dalam hal tata kelola kepresidenan.

“Ada banyak nama yang potensial tergantung kebutuhan pemerintah seperti apa. Saat ini pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi. Kalaupun Moeldoko diganti sebaiknya posisinya digantikan oleh seorang ahli ekonomi yang bisa membisiki Presiden terkait kebijakan ekonomi yang akan diambil,” tutur Ali Armunanto, Senin (05/04/2021).

Salah satunya adalah Menteri Pertanian (Mentan) era Jokowi-JK, Andi Amran Sulaiman. Ali menilai, sosok CEO Tiran Group itu punya kompetensi menduduki jabatan Kepala KSP. Apalagi jika memang Amran berniat berkecimpung dalam perhelatan akbar 2024 mendatang.

“Terlepas dari itu, Amran Sulaiman, saya rasa punya kompetensi menduduki jabatan KSP. Apalagi beliau adalah Mantan Menteri Pertanian yang punya pengalaman dalam mengelola kebijakan negara, khususnya di sektor pertanian. Jadi menteri saja tidak gampang. Apalagi beliau 5 tahun menjabat itu,” katanya.

Apalagi, lanjut Ali, jika kompetensi di bidang manajemen bisnis dan pertanian yang dibutuhkan pemerintah, Amran Sulaiman sangat kompeten. Ia dianggap pantas menduduki jabatan di ring satu istana tersebut.

Ali juga menyebut, selain Amran Sulaiman, juga banyak nama lain. Tergantung proses seleksi nantinya. Karena akan ada juga faktor-faktor lain selain kompetensi. 

“Yakni faktor koneksi politik. Jadi pertarungan menduduki jabatan KSP akan sengit juga. Karena jabatan KSP itu Ring satu kepala negara,” tekannya.

Sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menyebut keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang membuat Moeldoko tidak punya pilihan lain. Ia harus mengundurkan diri sebagai Kepala KSP. Jika tidak mundur, Moeldoko hanya akan menjadi beban Presiden Joko Widodo. 

Seharusnya Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap dan yang mengerti kondisi negara. Serta yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat.

“Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur. Harusnya, demi Indonesia, katanya kan Pak Moeldoko bicara selalu begitu demi Indonesia, demi presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.(*)

---