MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menilai banyak penyimpangan dari pembenahan Instalasi Penjernihan Air dan Limbah (IPAL). Justru kemudian merugikan masyakarat.

Kepala Bidang Teknis Dinas PU Kota Makassar, Answard mengaku telah memantau beberapa kali proyek tersebut. Pihaknya melihat banyak timbunan yang tidak sesuai dengan SOP.

Seharusnya timbunan lama harus diganti dengan timbunan yang baru. Namun, di lapangan, timbunan lama masih banyak yang digunakan kembali.

“Ini tidak sesuai dengan spek, macam timbunannya tidak sesuai, makanya banyak terjadi retak di lapangan,” kata Ansuard saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Makassar dan lima kontraktor proyek IPAL di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (05/08/2021).

Selain itu, hasil pekerjaan kerap dibuang ke drainase kota. Sehingga, mengakibatkan terjadi penumpukan sedimen.

“Dia tidak saring, dan dia langsung drainase makanya ini bisa menumpuk sedimen,” lanjut Ansuard.

Ansuard juga mengatakan pelaksanaan proyek tersebut sedari awal telah diikuti pihaknya. Namun kerap kali pihaknya juga tidak dilibatkan dalam beberapa hal teknis.

“Misal pada saat pencairan untuk pelaksanaannya bahwa itu harus ada persetujuan dari Dinas PU bahwa ini jalan harus sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diberikan PU, ini malah tidak ada sama sekali,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulsel, Muhammad Insal U Maha angkat bicara. Ia mengakui pengerjaan proyek nasional tersebut masih menuai sejumlah kendala.

mengku banyaknya persoalan yang muncul akibat ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Misalnya, pengerjaan yang harus digeser akibat adanya pipa PDAM.

“Ini kondisi tanah dianggap stabil ternyata setelah digali kondisinya berpasir ini membuat prediksi di lapangan melenceng jadi dibuat metode baru sesuai kondisi lapangan, jadi saya tidak mengingkari adanya patahan akibat struktur tanah,” ujarnya.

Sementara itu, ia memastikan pembenahan akan dilakukan dengan baik. Termasuk jalan-jalan yang sebelumnya terlanjur terbangun.

“Yang tidak sesuai spesifikasi kita akan kembalikan sesuai dengan spek, saya tegaskan, sesuai dengan rekomendasi, kita akan sesuaikan, kami juga ingin pekerjaan ini sesuai dengan spek,” pungkasnya.

Terakhir, Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara mengatakan hasil RDP itu setidaknya memberiman sejumlah rekomensi ke pihak-pihak yang terlibat, Baik Balai Jalan dalam hal ini satuan kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas PU Makassar hingga pihak kontraktor pelaksana.

“Hasil temuan pengawas di Dinas PU yang tidak sesuai, itu harus dikembalikan seperti kondisi awal. Misal sudah digali dia sudah tutup dan tidak bagus itu harus dia lakukan perbaikan,” ujarnya.

Selain itu, Legislator Demokrat ini meminta agar tata kelola dikoordinasikan dengan pejabat pembuat komitmen. Progres hasil fisik dan keuangan juga harus disampaikan ke Dinas PU Kota Makassar dan harus diteruskan ke Komisi C DPRD Kota Makassar agar dapat dipantau dengan baik.

“Kita juga minta sebelum diserahkan semua paket yang dikerjakan lima kontraktor, itu harus ada berita acara serah terima pekerjaan, jadi terlibat di dalamnya Dinas PU. Sehingga tidak selesai kalau belum diselesaikan sesuai teknis,” lanjutnya.

Selain itu Balai Jalan dan PPK Dinas PU diminta bersama-sama melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Itu untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai dengan standar.(*)

---