Anjal dan gepeng yang dijaring oleh Satpol PP Kota Makassar dan Dinsos beberapa waktu lalu/Ist

Operasi Zero Berlanjut, Satpol PP Makassar Kembali Jaring 86 PMKS di Ujung Pandang

Selasa, 28 September 2021 | 15:30 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sepekan terakhir, Satpol PP Kota Makassar dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan operasi zero untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Ujung Pandang. Hasilnya, ada 86 anjal dan gepeng yang terjaring.

Demikian disampaikan Plt Kepala Satpol PP Kota Makassar Iqbal Asnan. Ia mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil operasi sejak 21 sampai 27 September 2021.

Iqbal merincikan pada 21 September 2021 anjal dan gepeng yang terjaring sebanyak 29. Pada hari kedua sebanyak 17. Menyusul pada hari ketiga 11 orang.

Sementara pada hari keempat ditemukan 15 orang. Dan berlanjut pada hari berikutnya dengan 6 temuan, dan pada hari keenam ditemukan 8 orang.

“Hari ke 7 Operasi Zero di Kec Ujung Pandang sudah nol Anjal dan Gepeng. Besok Insyaallah kami mulai hari pertama Operasi Zero di Kec Mariso,” kata Iqbal Asnan, Senin (27/09/2021).

Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pertama yang menjadi uji coba penertiban PMKS. Satpol PP dan Dinsos Makassar menyisir tiap tempat selama sepekan untuk menjaring anjal dan gepeng.

“Keberadaan mereka ini sudah bisa ditemukan di seluruh jalan-jalan Makassar, dan memang cukup meresahkan,” kata Iqbal.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Rusmayani Masjid tak menampik maraknya PMKS. Bahkan, kata dia, jumlah gepeng dan anjal meningkat selama pandemi Covid-19.

“Kalau kita lihat datanya selama pandemi ini memang semakin meningkat. 1 penyebabnya karena pandemi jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan kemudian memang gepeng dan anjal itu problem kekotaan,” kata Maya.

Anjal dan gepeng di Makassar, kata Maya, terkait erat dengan kemiskinan. Ia mengatakan dengan adanya pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan.

“Ortunya mungkin kehilangan pekerjaan yang tadinya buruh bangunan atau apa sehingga banyak anaknya dipaksa untuk turun ke jalan,” kata Maya.

Problemnya adalah setelah Dinas Sosial melakukan penangkapan, Rumah Singgah untuk anjal dan gepeng hanya bisa menampung maksimal 20 orang dengan pembinaan selama 3 hari.

Lantas setelah itu, Dinas Sosial mengembalikan pada keluarganya. “Ketika dikembalikan ke keluarganya, keluarganya sudah tanda tangan berjanji tidak akan turun tapi seminggu kemudian ada lagi, turun lagi, jadi ditangkap lagi, turun lagi jadi seperti itu,” papar Maya.

Maya mengatakan pada APBD Perubahan Dinas Sosial telah mengantongi dana perencanaan pembuatan Lingkungan Pondok Sosial (Liposus) sebagai tempat rehabilitasi anak-anak.

Liposus tersebut memiliki lahan sekitar 3 hektar dan rencananya akan dibangun pada tahun 2022.

“Kalau kita punya Liposus bisa kita kasih pelatihan mereka selama 1 bulan, sehingga ketika keluar liposus bisa dicarikan kerjaan kerjasama dengan Disnaker atau dicarikan kerjaan di tempat lain jadi mereka tidak akan keluar lagi ke jalan,” tutup Maya. (*)


BACA JUGA