MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Tim percepatan penataan BUMD yang sejauh ini dibentuk oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto telah bekerja. Direksi sementara yang ditunjuk di masing-masing perusahaan daerah (Perusda) pun sudah mulai tancap gas.

Sebelumnya, melalui tim percepatan penataan BUMD Makassar, Danny menunjuk direksi dan dewan pengawas (Dewas) sementara. Itu setelah mencopot pejabat lama secara bersamaan pada Selasa (07/12/2021) lalu.

Pejabat sementara yang baru itu bekerja secara sistem kolektif. Demikian pula yang ditegaskan kembali oleh anggota tim percepatan penanganan BUMD, Aminuddin Ilmar.

“Pak Wali menerapkan sistem kolektif kolegial. Jadi ini bagus. Tidak ada yang namanya Direktur Utama, maupun Direktur lainnya. Mereka masing-masing berkerja bersama,” ungkapnya.

Akademisi Universitas Hasanuddin ini juga mengaku bahwa penunjukan mereka hanya sementara sesuai SK yang berlaku. Ia menepis jika pejabat baru itu dipastikan akan definitif.

“Tidak begitu. Mereka hanya diberikan waktu enam bulan bagiamana melakukan percepatan penataan di Perusda masing-masing. Jadi, mereka akan berfokus pada penataaan sistem dan regulasi untuk meningkatkan pendapatan,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penataan BUMD, Muhammad Ansar menegaskan jika pihaknya saat ini berfokus bagaimana menata struktural Perusda. Sehingga, nantinya tidak lagi amburadul.

“Jadi di tim percepatan itu dibawahnya ada lagi tim yang mengurus masing-masing Perusda. Nah, itu yang berfokus juga menata lebih rinci kerja-kerja Perusda,” tutup Ansar.

Untuk diketahui, Danny Pomanto melakukan perombakan Direksi dan Dewas. Di Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makasar, komisaris akan dijabat Sekda Kota Makassar Muh Ansar dan Akademisi Unhas, Aminuddin Ilmar. Sementara jabatan direksi diisi oleh Arifuddin Amarung, Benny Iskandar dan Asdar Ali.

Kemudian, Komisaris Perumda Parkir Makassar Raya, Apriadi dan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Nur Kamarul Zaman. Sementara jabatan direksi diisi oleh Fadli dan Nikolaus Beni. Kata Danny, tugas mereka berat.

“Jadi, kita ingin Parkir saat ini menjadi perseroda seperti pengaturan usaha parkir dan kegiatan perparkiran tepi jalan itu masuk ke Dinas Perhubungan sebagai UPTD,” ucapnya.

Lalu, Komisari PD Pasar Makassar Raya diisi oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Setda Kota Makassar, Nurhikma Reskiangsih. Untuk direksi akan dijabat oleh Thamrin dan Syamsul Bahri.

“Kalau PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini, saya minta Pak Ika Natawijaya (mantan Direktur Bank Sulteng) dan Taslim (Mantan Kepala BPKAD Kota Makassar). Sementara direksi kita kasi Dirut BPR Qurani tapi status pejabat sementara,” papar Danny.

Kemudian, Komisaris PD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) akan dijabat oleh Nielma Palamba. Sementara, direksi Ahmad Susanto dan Syafrullah. Kata Danny, mereka akan merumuskan konsep aktivitas di PD RPH bekerjasama dengan seluruh instansi.

“PD RPH ini kan sudah gabung dengan dinas. Jadi, hasil RPHnya ini menjual daging. Mereka bekerjasama dengan program Tettere untuk bisnisnya,” jelasnya.

Selanjutnya, PD Terminal Makassar Metro, komisaris dijabat oleh Sekertaris Inspektorat Andi Asma Zulistia Ekayanti dan direksi Rizal Asjahad Rahman. “Namanya ini Tim Percepatan Penataan masing-masing perusda. Mereka bertugas selama enam bulan,” tutup Danny. (*)

---