Gelar FPD, Dinas PU Makassar Selaraskan Usulan Musrenbang

Kamis, 10 Maret 2022 | 15:01 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Guna menyelaraskan usulan masyarakat yang diserap dalam Musrenbang yang sudah dilangsungkan tempo hari, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar menggelar Forum Pendapat Daerah (FDP). Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Wali Kota, Sittiara Kinang di Hotel Swissbell, Kamis (10/03/2022).

Acara Forum Perangkat Daerah Dinas PU Makassar 2022 dipandu humas PPID, Hamka Darwis dengan menghadirkan Tim Ahli Wali Kota Makassar dan perwakilan Bappeda. Juga dihadiri peserta dari beberapa OPD lingkup Pemkot dan seluruh LPM Kecamatan.

“Selain menyelaraskan usulan masyarakat yang diserap dalam musyawarah rencana di tingkat kelurahan dan kecamatan kegiatan ini juga menyamakan dengan RPJMD dan ketersediaan anggaran sebelum dituangkan ke rencana kerja oleh perangkat daerah,” jelas Hamka Darwis.

Sementara Sittiara saat membuka FPD mengatakan warga tak perlu merasa berkecil hati jika usulannya tidak langsung dikerjakan, semua ada prosesnya. Termasuk menakar dan mengukurnya sesuai skala prioritas.

”FPD sangat strategis untuk menyusun program prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan Pagu anggaran yang ada dan diukur skala prioritasnya, pembangunan disusun secara holistik ada aspek pertumbuhan, pemerataan, keadilan, dan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas infrastruktur Kota Makassar, yang pada akhirnya menjadikan Makassar kota yang nyaman bagi semua,” terangnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris Dinas PU Makassar, Rostati Husain menilai perlunya pemahaman kepada masyarakat terkait proses pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan begitu pembangunan di Makassar bisa dimaksimalkan.

“Perlunya memberi pemahaman terkait program DPU Makassar, sekaligus menerima masukan terkait penyusunan Renja, hasil musrenbang kecamatan, evaluasi kinerja PU tahun lalu dan tahun berjalan, semua diperhatikan. Begitu juga visi misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang RPJMD. jadi harus disusun dengan data, informasi yang lengkap dan akurat,” pungkas Rostati.(*)


BACA JUGA