Setelah Barru, OJK Sulampua Kembali Ikuti Serangkaian Agenda di Maros

Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:04 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAROS, GOSULSEL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) bersama tim kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros menggelar serangkaian agenda. Kegiatan itu berlangsung mulai Selasa (02/08/2022).

Ada tiga agenda utama yang digelar selama di Maros. Diantaranya, Rapat Pleno TPAKD, kegiatan monitoring evaluasi program Klasterisasi UMKM binaan PT Bank Negara Indonesia (BNI, dan monitoring evaluasi program Literasi Keuangan Mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin (Unhas).

Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maros
Dalam rapat pleno TPAKD beberapa konsen pemerintah daerah kabupaten Maros, OJK, Bank Indonesia (BI) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) serta stakeholders terkait lainnya memahami dengan adanya sinergitas. Maka, program TPAKD dalam mempercepat dan memperluas akses keuangan masyarakat dapat mudah dilaksanakan sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Bupati Maros, Chaidir Syam menyampaikan apresiasi kepada OJK, BI dan Industri Jasa Keuangan. Sebab, telah mendukung pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi.

“Kita bisa lihat melalui berbagai program percepatan akses keuangan kepada masyarakat dan kegiatan pengembangan UMKM yang berorientasi ekspor,” jelasnya.

Adapun beberapa potensi sektor ekonomi Kabupaten Maros yang perlu ditindak lanjuti untuk disiapkan proses bisnisnya dalam pendampingan dan pembiayaan antara lainc:
•sektor pertanian/perkebunan berupa jahe dan kopi malawwa;
•sektor pariwisata berupa 32 desa wisata terutama desa wisata dikawasan ramang-ramang geopark berkelas dunia. Dimana 32 desa wisata di Maros telah mengikuti perlombaan desa wisata di tingkat nasional; dan
•sektor perikanan yang memiliki potensi cukup tinggi khususnya pada komoditi ikan, udang dan rumput laut.

Untuk mendukung pengembangan UMKM di kabupaten Maros, pemerintah daerah telah membangun Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Di mana kedepannya dapat dimanfaatkan oleh Industri Jasa Keuangan sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi mengenai produk layanan jasa keuangan dan. Juga tempat untuk melakukan pembekalan terhadap UMKM binaan dalam melakukan pengembangan usaha.

Dalam rapat pleno juga dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM salah satunya UMKM pengolah ikan bandeng tanpa tulang yang saat ini melakukan pemasaran hingga ke luar provinsi Sulsel. Kendala dimaksud yaitu adanya persyaratan pengiriman komoditas ikan bandeng tanpa tulang ke luar provinsi yang harus memenuhi volume 1 kontainer, dimana volume dari produksi UMKM pengolah ikan bandeng belum memenuhi persyaratan volume pengiriman.

Dengan hadirnya seluruh stakeholders baik dari Pemerintah Daerah, OJK, BI, dan Industri Jasa Keuangan dalam hal ini perbankan berkomitmen untuk segera mengambil langkah nyata. Hal itu untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut melalui kerjasama antara TPAKD Sulsel.

Monitoring evaluasi program literasi keuangan mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin
Dalam Pembukaan Monitoring Evaluasi Literasi Keuangan Mahasiswa KKN Unhas, Lukman Irwan sebagai Dosen Pendamping KKN (DPK) Mahasiswa Unhas di Maros. Ia menjelaskan kegiatan Literasi Keuangan kepada masyarakat di pedesaan telah menjadi program utama Unhas saat ini

“Dan sebagai bekal yang diberikan sebelum mahasiswa melakukan KKN, dan pembekalan kepada mahasiswa tersebut juga didukung dengan baik oleh OJK dan Industri Jasa Keuangan,” jelasnya.

“Selanjutnya, kami berharap kedepannya program literasi keuangan melalui mahasiswa KKN ini dapat terus berlanjut sehingga seluruh masyarakat di pedesaan dapat mengenal seluruh produk-produk industri jasa keuangan,” sambung Lukman.

Hal tersebut juga disambut baik oleh Bupati Kabupaten Maros yang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada OJK, Industri Jasa Keuangan (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) yang bekerjasama dengan UNHAS yang telah menempatkan mahasiswa KKN di kabupaten Maros untuk membantu dalam melakukan literasi keuangan (menabung dan menghindari/memutus rantai rentenir). selain itu juga membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan usaha melalui pengenalan produk-produk layanan jasa keuangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan literasi keuangan mahasiswa KKN UNHAS di kabupaten Maros terlihat adanya peningkatan pemahaman Masyarakat yang telah di edukasi oleh mahasiswa, yang tergambar dari adanya peningkatan persentasi pemahaman masyarakat yaitu peningkatan pemahaman terhadap sektor perbankan yang sebelumnya 49,14% menjadi 89,61%, sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang sebelumnya 33,33% menjadi 51,35%, dan sektor pasar modal yang sebelumnya 35,05% menjadi 90,97%.

Rangkaian kegiatan TPAKD dalam giat ini dilaksanakan selama 2 hari. Di mana hari ke-2 tgl 3 Agustus 2022 akan diisi dengan edukasi kepada ASN (Aparatus Sipil Negara) dan UMKM sebagai bentuk peningkatan literasi keuangan.

Monitoring Evaluasi Program Klasterisasi UMKM
Bertempat di Desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Kab Maros, kegiatan ini diawali dengan laporan dari Pimpinan PT BNI Wilayah Makassar, Muhammad Arafat yang menyampaikan komoditas perikanan di Kabupaten Maros khususnya di Kecamatan Bontoa mengalami perkembangan tidak hanya pada komoditas ikan

“Tetapi berkembang pada komoditas udang dan rumput laut,” jelasnya.

Pengembangan komoditas perikanan ini dapat lebih diperluas lagi pada beberapa desa lainnya di kabupaten Maros. Melalui program klasterisasi UMKM, PT BNI berkomitmen mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Maros.

Darwisman selaku Kepala OJK Regional KR6 Sulampua dalam sambutannya mengapresiasi komitmen dari PT BNI dalam mendukung percepatan akses keuangan kepada masyarakat di desa Minasa Upa, Kecamatan Bontoa, Maros. Itu melalui program klaster UMKM sektor perikanan yang bersinergi dengan TPAKD Kabupaten Maros.

“Besarnya potensi perikanan di kabupaten Maros dapat lebih di dorong lagi oleh seluruh Industri Jasa Keuangan melalui program klasterisasi UMKM dan telah mendapat dukungan oleh pemerintah Maros melalui pembangunan PLUT yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan sebagai outlet dalam memberikan fasilitas akses keuangan kepada masyarakat,” ucapnya.

Realisasi program klasterisasi UMKM provinsi Sulawesi Selatan yang telah terbentuk yaitu sebanyak 282 Klaster dengan jumlah Noa sebanyak 4.957 nasabah dan total plafond sebesar Rp206,8 miliar. Adapun di kabupaten Maros sendiri telah terbentuk 10 Klaster dengan jumlah Noa sebanyak 207 nasabah dan total plafond sebesar Rp13,8 miliar.

Dalam program klaster binaan PT BNI di Desa Minasa Upa, Kec. Bontoa, Kab. Maros telah terbentuk 1 Klaster yaitu UMKM sektor Perikanan komoditas ikan, udang dan rumput laut yang terdiri dari 51 anggota UMKM dengan total plafond penyaluran kredit sebesar Rp7,6 miliar.

Selanjutnya, Bupati Maros Bapak Bapak H.A.S Chaidir Syam, S.IP., M.H menyampaikan beberapa hal dalam kunjungan ke lokasi UMKM Sektor Perikanan Komoditas Ikan, Udang dan Rumput Laut di Desa Minasa Upa, Kec. Bontoa, Kab. Maros antara lain:

1. Apresiasi kepada OJK dan Perbankan khususnya PT BNI untuk mendukung pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi melalui program klasterisasi UMKM sektor perikanan yang memberikan kemudahan akses keuangan kepada masyarakat di kabupaten Maros sehingga usaha komoditas ikan, udang dan rumput laut yang dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Bontoa dapat berkembang.
2. Harapan kedepannya program ini dapat lebih dikembangkan lagi pada sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, pertanian dan lainnya sebagai bentuk pengabdian kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Maros.

Di akhir kegiatan kunjungan UMKM binaan tersebut, PT Bank Negara Indonesia Bersama dengan OJK dan Bupati Maros menutup acara dengan penyerahan KUR kepada 2 orang nasabah UMKM Binaan Sektor Perikanan sebesar Rp250 juta dan penyerahan bantuan 30 set jaring ikan kepada petani tambak UMKM Binaan Desa Minasa Upa, Kec. Bontoa, Kab. Maros. (*)


BACA JUGA