JAKARTA, GOSULSEL.COM – Sampai tahun 2022, Pemerintah telah merealisasikan anggaran dana desa sebesar Rp468 triliun yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, dan pertanian. Di sejumlah daerah, dana desa bahkan mampu menumbuhkan perekonomian desa yang utamanya bersumber dari sektor pertanian.

Pemanfaatan dana desa untuk sektor pertanian berhasil dilakukan di sejumlah wilayah seperti di Nagari Sitapus, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Wali Nagari Sitapus, Syofyan mengungkapkan bahwa, dari Rp2,1 miliar dana desa yang diperuntukkan di wilayahnya, Rp1 miliar ia gunakan untuk fisik jalan usaha tani, Gedung serba guna dan pengadaan pompa air sawah untuk kebutuhan para petani.

Di tempat lain, di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dana desa menurut Kepala Desa Labuapi, Amanah digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui anggaran dana desa tahun 2022, bahkan di tahun 2023, pihaknya mengupayakan supaya Desa Labuapi menjadi Desa Agro Wisata guna mendongrak perekonomian masyarakat.

Senada dengan Syofyan dan Amanah, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Camat, dan Keuchik di wilayahnya untuk mendukung penggunaan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Menurutnya, setiap keuchik bisa mengalokasikan 20 persen dana desa yang digunakan untuk pengembangan usaha pertanian

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengungkapkan bahwa Kementan memiliki komitmen yang kuat juga untuk menjadikan desa sebagai poros kekuatan ekonomi melalui sektor pertanian.

“Selama pandemi Covid, desa menjadi tumpuan dan kekuatan ekonomi di mana komoditas unggulan pertanian terus berproduksi. Bahkan sentra-sentra pertanian baru tumbuh dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional,” kata Kuntoro, Jumat (23/12/2022).

Kuntoro lebih lanjut menyampaikan bahwa sinergitas Kementerian Pertanian dalam rangka menjaga produksi pangan dan kesejahteraan petani menjadi role model bagaimana negara hadir menjawab harapan masyarakat dari Desa.

Selain itu, penyaluran dan penggunaan dana desa di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut Pengamat Kebijakan Publik Yoseph Billie Dosiwoda sangat optimal, dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Desa.

“Kami kira ini luar biasa, memang diperlukan ide gagasan yang inovatif dari Kepala Daerah menggunakan dana desa. BUMDes yang berhasil ada beberapa program pertanian dengan kegiatan ekonomi sawit, karena potensi daerah seperti itu, usaha simpan pinjam (seperti credit union) yang bunga ringan, sehingga membantu kegiatan ekonomi masyarakat, pertanian dengan membangun irigasi berkelanjutan untuk perairan selain sektor Pariwisata,” kata Yoseph yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Research on Ethics Economy and Democracy (CREED).(*)

---