GOWA, GOSULSEL.COM — Kabupaten Gowa kembali lolos ke tahap selanjutnya, yakni tahap ketiga penilaian Penghargaan Pembangunan (PPD) 2023.

Berdasarkan hasil tersebut, tim penilai melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dan yang ada di lapangan.

Tim Penilai Independen PPD 2023, Mudrajad Kuncoro mengatakan Kabupaten Gowa menjadi salah satu dari 12 kabupaten di Indonesia yang berhasil lolos ke tahap ketiga atau final ini.

Untuk itu, pihaknya akan betul-betul melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi langsung dua lokus yang diajukan yaitu Lembaga Pendidikan Mahasantri di Kecamatan Bajeng dan Kampung Rewako Jenetallasa di Kecamatan Pallangga.

“Kunjungan ini untuk melihat dengan mata kepala sendiri, apa yang sudah ditulis di dokumen perencanaan yang dikirim kepada kami maupun presentasi yang sudah disajikan Pak Bupati di depan tim dengan sisi yang berbeda, kita ingin menggali pendapat dan berbicara langsung kepada masyarakat tentang program ini,” ungkapnya saat diterima di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (27/03/2023).

Dirinya menyebutkan, pada tahap pertama penilaian PPD ini bernilai 30 persen dan Gowa berada diurutan ketujuh, kemudian tahap kedua dengan bobot 25 persen Gowa naik ke urutan ketiga. Sehingga di tahap ketiga ini, dengan kunjungan lapangan langsung diharapkan bisa lebih baik atau sesuai dengan ekspektasi tim penilai.

“Nah tahap pertama itu sudah dilampaui, yaitu penilaian administrasi untuk menentukan apakah dokumennya sesuai dengan standar nasional dan ternyata hasilnya luar biasa masuk peringkat ke-7 terbaik, selanjutnya pada tahap kedua presentasi yang dilakukan langsung oleh pak Bupati dan hasilnya masuk peringkat ketiga. Yang menentukan tahap final ini dengan kedatangan kami dengan dua kemungkinan apakah semakin naik atau semakin turun,” sebut Mudrajad.

Lebih jauh ia membeberkan, indikator penilaian pada PPD 2023 ini yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melihat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan, sementara indikator kedua adalah peningkatan pelayanan publik dengan melihat indeks kepuasan masyarakat.(*)

---