“Saya kira memang sangat penting Presiden bertemu kepala daerah baru. Kepala daerah baru harus sejalan dengan aransemen pemerintah pusat. Banyak agenda nasional yang harus di koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan agenda Pembangunan daerah,” tambahnya.

Luhur menjelaskan dengan situasi pemerintahan yang terbelah (divided government), di mana dukungan partai politik presiden dan kepala daerah bisa berbeda, pertemuan ini Juga langkah antisipatif supaya. Kedepannya, jangan lagi ada kepala daerah yang berdemo menolak kebijakan Pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo memanggil para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 dalam rangka pengarahan kepada mereka khususnya terkait anggaran. Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet (Seskab) Istana Kepresidenan mengatakan, Presiden akan memberikan arahan kepada kepala daerah yang terpilih agar apa yang menjadi kebijakan di pusat betul-betul bisa diturunkan sampai ke daerah.

“Insya Allah pada hari Jumat Presiden akan memberikan arahan kepada para kepala daerah yang baru terpilih, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur beserta wakil gubernur, wali kota beserta wakil wali kota. Terutama adalah Presiden mau mengubah paradigma tentang anggaran karena tidak lagi sama dengan paradigma anggaran seperti yang sebelumnya ” kata Pramono Anung, dikutip dari laman kemendagri.go.id.

Di Sulsel sendiri ada sebelas pasangan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada yang baru menjabat, mulai dari Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Soppseng, Bulukumba, Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Ut. (*)

---