Halaman 1

Makassar,GoSulsel.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini ini merupakan hasil penilaian BPK RI terhadap kinerja laporan keuangan Pemprov Sulsel.

Di hadapan ratusan peserta Seminar Nasional Audit Forensik dan Korupsi di Indonesia yang digelar Universitas Muslim Indonesia (UMI), Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, membeberkan rahasia meraih opini WTP lima kali berturut-turut. Seminar yang dilaksanakan Kamis (28/1), diikuti mahasiswa pasca sarjana, auditor dan inspektorat dari Sulselbar.

“Pemprov Sulsel merupakan satu-satunya di Indonesia yang meraih penghargaan opini WTP lima kali berturut-turut,” kata Syahrul.

Ia menjelaskan, berbicara mengenai korupsi, maka peran auditor forensik sangat penting. Audit forensik harus bisa mengungkap kebenaran dan berdasarkan grand teori, serta jauh dari rekayasa. Mereka yang bekerja di pendekatan hukum, tidak boleh salah dan tidak boleh berasumsi.

“Masalah hukum jangan terkontaminasi politik. Kalau kita bicara korupsi, audit forensik harus bisa mengungkap kebenaran di dalamnya. Audit forensik harus berdasarkan grand teori dan bukan rekayasa. Tidak boleh salah, tidak boleh berasumsi. Mereka yang bekerja di pendekatan hukum, harus mengandung kebenaran filosofis,” terangnya.

Halaman 2

Auditor forensik, lanjut Syahrul, harus mengandung kebenaran sosiologis. Auditor harus mengetahui apa manfaatnya bagi publik dan negara.

“Kalau ada kerugian negara, harus dibuktikan kerugian negaranya. Jangan berasumsi atau mempidanakan orang dengan pasal kemungkinan. Kita sebagai orang Bugis Makassar, korupsi itu adalah siri’,” tegasnya.

Jika dikaitkan dengan pendekatan pemerintahan, menurut Gubernur Sulsel dua periode ini, korupsi diawali dengan kerancuan administrasi. Ada beberapa agenda yang harus jalan, seperti mainset dan agenda intelektual, perbaikan manajemen, dan leadership.

“Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, 38 persen kasus korupsi itu akibat mainset atau pola pikir dan 68 persen akibat terjebak sistem atau aturan. Karena itu, agenda intelektual harus ada. Disamping itu, manajemen yang baik akan menjauhkan dari korupsi dan peran pemimpin sangat penting. Seorang pemimpin harus berani mengatakan jangan korupsi,” paparnya.

Halaman 3

Syahrul juga mengingatkan agar para pemeriksa atau auditor di bidang tindak pidana korupsi harus paham dan menjiwai aturan. Transparansi menjadi penting dan semua harus terukur dengan baik.

“Kinerja dan akuntabilitas publik harus diutamakan, disiplin dan konsisten,” imbuhnya. (*)

---