Parepare, Gosulsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat yang akan menaikkan iuran peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), 1 April 2016. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Parepare, Tasming Hamid, Rabu (16/3.2016).

Dia menilai belum saat ini iuran peserta BPJS dinaikkan. Seharusnya, pemerintah pusat memperbaiki terlebih dahulu sistem pelayanan BPJS baik di rumah sakit maupun puskesmas.

“Ketika iuran naik, apakah itu akan menjamin pelayanan yang lebih baik. Karena dilihat dari kondisi yang ada sekarang, pelayanan yang sangat tidak berbanding lurus dengan rancangan tersebut,” kata Tasming.

“Sebaiknya iuran belum dinaikkan, namun yang perlu dibenahi bagaimana sistem pelayanan yang kita tawarkan. Perbaiki dulu pelayanan, baru iuran dinaikkan,” jelasnya.

Tasming mengatakan kenaikan iuran akan mempengaruhi peserta BPJS yang berpenghasilan Rp3 juta per bulan. Ketika ada satu keluarga harus menanggung tujuh orang pada kelas tiga berarti harus menyediakan iuran sebanyak Rp210.000 setiap bulannya.

“Yah pastilah mereka akan merasa terbebani dengan kondisi itu, karena mereka harus menanggung hanya iuran BPJS saja sebanyak Rp210.000. Bagaimana makan mereka, dan juga biaya kehidupan setiap harinya,” terang Tasming.(*)

---