Makassar, Gosulsel.com – Ombudsman melakukan pemantauan pelaksanaan ujian nasional di enam sekolah yang ada di Kota Makassar, Senin (4/4/2016). Sekolah yang dipantau adalah SMAN 16, SMAN 8,SMAN 2, SMAN 14, SMK Negeri 1 Mangerangi dan SMAN 9.

Dari pantauan tersebut menurut Ketua Ombudsman Sulsel, Subhan mengungkapkan bahwa terdapat dua sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan UN, dimana para pengawas para pengawas membuka kembali lembar jawab siswa di ruang pengawas usai proses ujian berlangsung.

“Ada dua sekolah yang kami temukan itu membuka lembar jawab siswa di ruang pengawas setelah ujian. Harusnyakan dari ruang kelas sudah tersegel semua. Masa dibongkar di ruang pengawasan lagi, itukan tidak boleh,” kata Subhan.

Lanjut, Subhan, mengatakan dari kedua sekolah itu ada yang berdalih bahwa hal tersebut bertujuan untuk mencocokkan data siswa. “Alasannya katanya ada siswa yang salah input data diri. Tapi kan itu bisa jadi alasan saja jadi pembenaran. Dan ini tidak menutup kemungkinan di sekolah lain juga melakukan itu. Jelas ini melanggar,” ujar Subhan.

Namun, Subhan enggan menyebutkan nama dua sekolah dari enam sekolah yang dikunjunginya pagi tadi yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut. “Saya belum bisa sebutkan nama sekolahnya, karena kita mau konfirmasi lebih jauh lagi yang pasti dari enam sekolah yang kami kunjungi tadi pagi itu,” ucapnya.

Ia juga mengaku menemukan sejumlah pengawas yang bermain handphone didalam ruang ujian. “Ada beberapa pengawas bermain handphone di ruang ujian. Tidak boleh sama sekali itu” sebutnya.

Subhan mengatakan bahwa pihaknya tidak langsung memberikan teguran kepada kedua pihak sekolah tersebut, dengan alasan kan melakukan investasi lebih mendalam. “Tapi kami tidak tegur langsung, nanti kita telusuri lebih jauh dulu, nanti setelah itu kami kirim laporannya ke Ombdsman pusat kemudian ke Menteri dan pasti nanti ada konfirmasi ke masing-masing pemerintah daerah yang bersangkutan,” jelasnya.

Dengan adanya temuan tersebut, Subhan berharap tahun yang akan datang seluruh sekolah dapat menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer agar tidak rawan kecurangan. “Yang masih menjadi masalah ini yang ujian paper baside tes (PBT) karena masih pakai lembar soal, semoga kedepannya semua sudah bisa ujian computer baside tes (CBT), kan banyak uang pungutan di sekolah-sekolah masa tidak bisa beli komputer, untuk meningkatkan mutu pendidikan,” harapnya.

Lebih jauh, ia juga berharap agar pihak Dinas pendidikan baik kota maupun provinsi sebagai pihak penyelenggara bisa menyelenggrakan UN dengan sejujur-jujurnya agar bisa mendongkrak indeks integrasi Sulawesi Selatan tidak lagu sebagai daerah penyelenggaraan UN paling buruk.

“Kami berharap tahun ini lebih baik, karena tahun lalu Sulawesi Selatan pelaksanaan UN paling buruk harusnya bisa mendongkrak indeks integritas Sulsel, tidak usah pertama yang penting jangan paling bawah,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Alimuddin Taraweh, mengaku akan memproses pengawas ataupun oknum yang melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan ujian nasional.

“Kalau pengawasanya kami tempatkan dan sangat dipercaya, insyaallah kita percaya tapi kalau ada yang ditemukan kami pasti proses sesuai dengan aturan Perundangan-undangan. Karena seperti yang yang terjadi di Pare-pare barusan langsung dilaporkan ke pusat. Semoga Makassar tidak ada yang terjadi demikian,” ujarnya saat dikonfirmasi memulai telefonnya, Senin (04/04/2016).(*)

---