“Kepengurusan komite Ad Hock setelah mempelajari data keorganisasian dan surat kementerian Hukum dan HAM dan surat kementerian Dalam negeri. Komite Ad Hock memberikan kepercayaan kepada Kosgoro pimpinan Agung Laksono. Dan kepengurusan Soksi di bawah pimpinan Ade Komaruddin,” ungkap Theo.

Keputusan ini menjadi perdebatan diantara seluruh kader di dua ormas tersebut. Sebab, hal ini terkait kepesertaan di Munaslub partai Golkar. Pimpinan sidang, Nurdin Halid menyarankan, agar dalam kepesertaan di Munaslub Golkar, mengakomodir kedua kubu di Kosgoro dan Soksi, tapi dengan hitungan satu suara. Tapi jika keduanya berbeda pilihan, maka suaranya dianggap gugur.

Sementara itu, pengurus Kosgoro 1957 kubu Aziz Syamsuddin, menganggap keputusan komita Ad Hock adalah hal yang keliru. Ia mengatakan, dalam proses penyelesaian dualisme Kosgoro, pihak Aziz tidak dilibatkan dalam pembicaraan tersebut.

“Bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah, tapi yang bermasalah tidak diajak berbicara. Ini ada keberpihakan oleh komite ad hock,” kata Sekjend Kosgor 1957 kubu Aziz, Bowo Sidik Pangarso. (*)

---