Dia menilai saat ini kualitas belanja antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal cukup proporsional di APBD Sulsel.Perlahan namun pasti daerah telah mengurangi belanja hibah, bantuan sosial, kemudian belanja bantuan keuangan. Tapi, memperbesar belanja publik untuk pelayanan publik.

“Tadi bisa lihat datanya bahwa kebanyakan dan hampir semua pemerintah daerah punya komitmen yang kuat di Sulsel untuk membelanjakan belanja modal. Karena belanja modal itu adalah belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Jadi, itu yang kami harapkan melalui Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 ini,”ungkapnya

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menekankan, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, agar didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, secara substansial pengelolaan keuangan daerah juga semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. (*)

---