Makassar,GoSulsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja & Toraja Utara (Torut) menolak jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, mengambil alih pengelolaan SMA dan sederajat. Kebijakan pemerintah itu, harus dikaji ulang.

“Jika Pemprov yang kelola SMA dan sederajat kami nilai sistem pengawasannya tidak efektif karena, jarak yang begitu jauh, meski rencana Pemprov akan membagi rayon pun tetap pengawasannya tidak berjalan maksimal,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Toraja Utara, Kalvein Tandiarrang, Rabu (7/9/2016).

Kalvein mengatakan, pengawasan jarak jauh ini akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan khususnya pada tingkat SMA.

“Kendati, ada perintah Undang-Undang (UU) tapi akan membuat Kabupaten pada posisi ‘buah simalakama’ yang bisa kabupaten jadi bulan-bulanan jika ada masalah muncul,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kalvein mengatakan, alasan lain dari kurang setujuan ini adalah, guru kontrak di SMA Negeri tidak akan lagi dipakai oleh Pemprov Sulsel. Sementara di Toraja Utara ini masih kekurangan guru PNS sehingga, merekrut tenaga honor.

---