Dalam kegiatan tersebut, anggaran yang sediakan pada tahun 2013 awalnya disiapkan sebesar Rp 1,2 Miliar lalu membengkak hingga angka Rp 1,6 Miliar.

Untuk mendapatkan bantuan dana, diharuskan ada lembaga yang melakukan pembelajaran pemberantasan buta aksara, dengan sekurang-kurangnya 10 orang dalam setiap kelompoknya. Namun, dalam prosesnya ternyata syaratnya tidak tercapai.

Bahkan, dalam kegiatan tersebut juga, ada yang mendapatkan bantuan, tapi tak melaksanakan program tersebut, belum lagi dana sisa yang seharusnya dikembalikan lantaran jumlah peserta tak terpenuhi, tak juga dikembalikan sehingga dipandang adanya dugaan tindak korupsi. (*)

---