Jufri mengungkapkan, jika tidak ada tambahan DAU dari Menteri Keuangan, maka kekurangan tersebut terpaksa diambil dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut merupakan imbas dari adanya penyerahan kewenangan yang tidak dibarengi dengan pelimpahan pembiayaan. “Hal ini tentu saja akan membebani APBD kita,” kata Jufri. (*)

---