Makassar, GoSulsel.com — Peta politik Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak 12 Kabupaten/Kota dan Pilgub Sulsel dipridiksi akan berubah total pasca penetapan status tersangka Ketua DPP Golkar Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus indikasi korupsi e-KTP.

Khusus di Pilgub Sulsel, Golkar yang sudah mengusung pasangan Nurdin Halid – Aziz Qahar Mudzakkar (NH-Aziz) bisa saja gagal ikut running di Pilgub Sulsel mendatang.

Hal ini lantaran NH yang juga sebagai Ketua Harian DPP Golkar tentu akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar.

“Dengan situasi Setya Novanto tersangka, tentu NH sebagai ketua harian akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar dalam mengendalikan Partai Golkar. Setnov akan lebih banyak waktu menyelesaikan persoalan hukum yg di hadapinya, sehingga NH menjadi tokoh kunci dlm kepemimpinan di Partai Golkar,” kata Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto saat dikonfirmasi, pada Senin (17/7/2017).

Tidak hanya itu, besar kemungkinan NH akan menghadapi desakan dan fragmentasi internal dari faksi yang mendorong untuk segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Menurut Luhur, Situasi ini bisa membuat NH bisa kehilangan fokus untuk running di Pilgub Sulsel tahun 2018 mendatang.

“Keputusan politik NH diuji jika bersedia menggelar Munaslub, apakah akan memilih menjadi Ketua Umum atau cukup bertahan sebagai Cagub Sulsel,” ujar luhur.

Skala kepemimpinan NH yang luas, kata Luhur membuatnya harus mendelegasikan kewenangan kepemimpinan dan membuat tokoh seperti Moh Roem, Kadir Halid atau Abdillah Natsir bisa menjadi strategis posisinya dalam penentuan usungan Golkar di Pilkada 12 Kab/Kota dan Pilgub.

“Kandidat (Cagub) lain tentu bisa mendapat insentif elektoral pada situasi ini, dengan mulai masuk pada basis – basis suara NH-AQM dan merebut simpati pemilih,” ujarnya. (*)

---