Makassar, GoSulsel.com – Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPRD Makassar, Rudianto Lallo ikut angkat bicara perihal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis jelang Pilwalkot Makassar Juni mendatang.

Politisi partai besutan Surya Paloh ini bahkan mendesak Wali Kota Makassar menindaklanjuti keputusan KASN demi menjaga marwah pemerintahan agar terhindar dari aroma politik.

“Kita minta Pak Wali Kota menepati janjinya menjatuhkan sanksi terhadap enam bawahannya di Pemkot,” tegas Rudianto Lallo saat dikonfirmasi, Jumat (19/1/2018).

Pemberian sanksi itu menurut RL panggilan akrabnya, karena sudah sesuai keputusan KASN yang sifatnya sudah final dan mengikat.

Penindakan itu penting kata dia, untuk memberikan efek jera kepada ASN yang terlibat politik praktis.

Dalam UU ASN, menurut Rudi juga berprofesi sebagai pengacara menegaskan, diharamkan bagi mereka (ASN) terlibat dalam aktivitas kampanye salah satu pasangan kandidat.

“Ini penting untuk memberikan efek jera bagi ASN yang terlibat politik praktis dan menjadi pelajaran bagi yang ASN yang lain untuk menjaga diri dan berhati- hati,” kata RL.

Jika Danny urung menindak karena melibatkan ASN yang pro kepadanya, maka politisi Partai NasDem ini berharap Plt Wali Kota Makassar nantinya bisa melaksanakan sanksi itu.

Diketahui, tanggal13 Februari usai penetapan kandidat di Pilwali, posisi Danny di Pemkot secara otomatis akan digantikan Syamsu Rizal sebagai Plt Wali Kota Makassar selama kurang lebih 129 hari atau tiga bulan lebih.

“Kalau Pak Danny tidak tindak maka ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah, intinya di Pilwali, ASN harus netral,” pungkas legislator dari daerah pemilihan, Tallo, Wajo, Ujung Tanah, dan Bontoala.

Sebelumnya, Ketua KASN, Sofian Efendi merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar untuk menjatuhkan sanksi kepada enam ASN Pemkot yang terbukti terlibat politik praktis di Pilkada Makassar.

Merekan yang direkomendasi disanksi masing-masing Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Makassar, Akhmad Namsum, Danton Dinas Pemadam Kebakaran, Hasbullah, Andi Irwan Bangsawan (Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar), Tasmin Idrus (Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar), Lurah Tamamaung, Rusdin, dan Kasi Kebersihan pada Kecamatan Panakkukang, Zulfikar Luthfi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran yang dilakukan masing-masing, Akhmad Namsum, sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka, Hasbullah, sanksinya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, Andi Irwan Bangsawan disanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Sementara, Tasmin Idrus, sanksinya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, Rusdin, penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Sedangkan Zulfikar Luthfi, sanksinya berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menginstruksikan kepala seluruh ASN Pemkot Makassar tidak terlibat di momentum Pilkada Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Danny melalui surat yang diedarkan bernomor 060/32/Ortala/XI/2017 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2018.

Hal ini dilakukan sebagai komitmen wali kota berlatar belakang arsitek ini demi mewujudkan ASN yang berintegritas , professional, netral, dan bebas dari intervensi politik.

“Saya memang melarang keras ASN terlibat langsung dalam politik praktis,” tegas Danny 24 November 2017 tahun lalu.

“Dari awal kita sudah mewanti-wanti hal ini, namun perlu diingat, ASN tetap memiliki hak politik dan sebagai warga negara yang baik maka wajib menggunakan hak suaranya dalam Pilkada yang dilaksanakan bulan Juni 2018 nanti,” pungkasnya.(*)

---