Makassar, GoSulsel.com – Tim Seleksi (Timsel) calon komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menetapkan 154 pendaftar. Jumlah ini akan mengikuti tahapan seleksi, mulai dari verifikasi dan penelitian administrasi hingga di rangking sampai 14 orang untuk dikirim ke KPU RI menetapkan 7 komisioner KPU Sulsel.

Berbagai spekulasi mulai bermunculan setelah memasuki tahapan seleksi, salah satunya adalah bekingan atau “dekkeng” yang menjadi penentu lolos atau tidaknya pendaftar memperebutkan 7 kursi komisioner.

Hal ini tidak ditampik oleh Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Azwar Hasan. Olehnya dia meminta kepada Timsel untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan seleksi.

“Transparansi artinya, dapata ditelursuri calon-calon siapa yang diloloskan. Kedua, akuntabilitas artinya melihat dari sisi kapabilitas dan track record pendaftar,” kata Azwar Hasan, Senin (26/2/2018).

Dia mengatakan, jika Timsel tidak bekerja secara transparan dan terukur, maka kemungkina keterlibatan bekingan akan terjadi. “Nah, Timsel juga harus memperhatikan masukan-masukan dari publik. Jadi Timsel harus membuka dan menelusuri masing-masing track record calon dengan melibatkan masyarakat,” ucap Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel ini.

Transparansinya, kata dia, masyarakat bisa mengetahui latar belakang calon. Olehnya, Timsel harus membuka ruang sehingga masyarakat bisa mengetahui latar belakang semua calon.

Lebih jauh dia berharap agar Timsel bisa objektif menilai, bukan karena faktor kedekatan politik identitas. Menurut dia, seleksi calon komisioner sering kali dikaitkan dengan kepentingan kelompok tertentu.

“Dulu dan konon apakah benar atau tidak, ada kecurigaan untuk menjadi anggota DPRD harus ada kenalan terlebih dulu di komisioner. Setidaknya yang membuktikan kebenaran itu sekarang adalah timsel saat ini,” katanya.

Timsel diharapkan mampu melahirkan komisioner terbaik dan mengemban amanah kepercayaan tersebut. Pasalnya, baik buruknya demokrasi kedepan, juga ditentukan dari seleksi ini.”Timsel ini menentukan masa depan demokrasi di sulsel. Kita harus ingat, tulang punggung demokrasi dilahirkan di KPU, pintu awal prosesnya yah, dari timsel,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, timsel pun harus membuktikan tetap objektif dalam memutuskan. Misalnya kesamaan dari mazhab pemikiran keagamaan.(*)

---