Makassar, Gosulsel.com – Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Triwulan I Tahun Anggaran 2018 digelar di Kantor Gubernur, Kamis (26/4). Rapat tersebut dipimpin langsung Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.

Dalam rakor dan monev ini, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh para pimpinan Kementerian Lembaga/Non Kementerian, serta Badan/Dinas/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel yang disampaikan melalui Bappeda Provinsi Sulsel dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta laporan Aplikasi e-Monev.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 59 Perangkat Daerah yang dibiayai APBD Provinsi sebesar Rp 9,62 triliun lebih, sampai Triwulan I Tahun 2018 secara kumulatif realisasi keuangan mencapai Rp 1,16 triliun atau 12,08 persen dan realiasi fisik 12,60 persen.

Sementara program/kegiatan yang dibiayai APBN/PHLN oleh 47 Kementerian/Lembaga sebesar kurang lebih Rp20,18 triliun lebih, dengan realisasi sampai Triwulan I secara kumulatif sebesar Rp 2,77 triliun atau 13,75 persen dan realisasi fisik sebesar 19,45 persen.

“Secara umum dapat dikatakan sudah baik, hanya terkendala beberapa hal,” kata Soni Sumarsono.

Kendalanya terkait kelambatan petunjuk teknis sektoral terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hambatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Soni juga meminta agar isu terkait manajemen isu pelaksanaan kegiatan program di lapangan segera diselesaikan. Pertama untuk pengisian pelaksana unit teknis daerah.

“Kepala UPT yang belum dilantik, terutama di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, lembaganya sudah disetujui oleh Kemendagri, saya kira solusinya segera diisi dan diajukan ke Kemendagri, Insya Allah satu minggu selesai,” harapnya.

Koordinasi Bappeda dengan OPD/SKPD juga sangat penting, setiap SKPD juga melaporkan perkembangan yang terjadi.(*)

---