Makassar, Gosulsel.com — Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kekurangan atau defisit. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Sulawesi Selatan menyebutkan ada sekitar Rp 121 miliar kekurangan anggaran yang harus ditutupi. 

Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman mengatakan defisit ini berasal dari diterapkannya TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan), selisih SILPA tahun 2017 dengan 2018 Rp 20 miliar lebih (sesuai hasil audit BPK), sisa BLUD tahun 2017 dan sisa DAK. 

“Salah satu contohnya pembayaran pengerjaan Stadion Barombong yang baru dibayarkan tahun ini. Totalnya sekitar Rp 121 miliar. Ini harus ditutupi dari rasionalisasi belanja daerah baik dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung,” katanya, usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan II di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (19/7/2018).

Jufri menyebutkan defisit anggaran ini juga disebabkan menurunnya  target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan deviden dari bank Sulsel turun 23,63% dari target. Secara akumulasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebasar Rp 40,941 miliar lebih atau 1,06 %. 

“Kalau pendapatan berkurang, otomatis akan berdampak pada penyusunan anggaran. Bappeda akan evaluasi serapan anggaran, kita akan rapat dengan mereka (OPD) untuk rasionalisasi untuk menutupi Rp 121 miliar. Kalau berharap dari APBN perubahan, sudah tak bisa karena tahun ini tidak ada perubahan,” jelasnya. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis menyebutkan Silpa yang ada di tahun 2017 bukan berasal dari pembiayaan PAD. Tapi bersumber dari kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Akibatnya, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) harus mengganti dana yang digunakan untuk membayar kegiatan tersebut dari PAD. 

“Ada sekitar Rp 100 miliar. Yang saya tahu hanya Rp 20 miliar lebih dari selisih Silpa audit dan rencana Silpa. Untuk menutupi defisit ini kami melakukan rasionalisasi terhadap belanja. Hal yang tak prioritas akan dikembalikan dan sisa tender,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menutupi kekurangan ini pihaknya akan memanfaatkan hasil rasionalisasi anggaran Pilkada dari KPU sebesar Rp 21 miliar. Serta menunggu sisa dana hibah Pilkada yang telah digunakan oleh KPU, Bawaslu dan pengamanan.(*)

---