Persentase surat utang mencapai 61,05 persen dari portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2017. Adapun alokasi investasi selanjutnya adalah saham (17,45 persen), deposito (12,34 persen), reksadana (8,42 persen), properti (0,61 persen), dan penyertaan modal (0,14 persen). Khusus untuk properti, BPJSTK telah menandatangani PKS dengan bank untuk pengadaan penyedian rumah bagi Pekerja sejak 2015.

Dengan kerja sama ini BPJSTK menyediakan kredit Modal kerja bagi Pengembang dan KPR bagi Pekerja melalui bank pelaksana. Bayangkan seandainya placement investasi BPJSTK di bidang perumahan pekerja diwajibkan besarannya 50% sampai dengan 75%, berapa suplay perumahan rakyat yang dapat dibangun? Bukankah BPJSTK adalah badan yang ditugaskan Pemerintah untuk membantu percepatan program nawacita bidang sosial tenaga kerja dan juga perumahan?.

BPJSTK sebaiknya perlu berbenah keluar dari sosok lamanya dengan kultur komersial sebagai PT. Jamsostek (Persero) yang entitas hakikinya memang adalah untuk mencari keuntungan/laba sebesar-besarnya (profit-center). Mau dibawa kemana Tapera, Semua sangat tergantung kepada niat besar pemerintah apakah sungguh-sungguh untuk mengangkat harkat hidup masyarakat MBR atau hanya semata untuk mengganti (substitusi) subsidi perumahan dari APBN.

Banyak sumber potensi dana yang sudah tersedia selain hanya memungut (kembali) iuran dari masyarakat yakni dengan memanfaatkan dan memaksimalkan dana-dana sesuai Pasal 5 ayat (3) UU 40 / 2004 di atas. Seharusnya Pemerintah dalam 3 atau 5 tahun mendatang sudah dapat menyelesaikan backlog perumahan rakyat. Ke depan pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan semua lembaga dan sumber dana yang ada dengan semangat efisiensi dan efektifitas sebagaimana yang sering dikumandangkan Presiden Jokowi dalam Pidatonya.

Semoga momentum perubahan positip (the win of change) “Kabinet Kerja” yang sekarang berkuasa benar-benar menjadi rahmat yang besar bagi rakyat Indonesia demi masyarakat yang sejahtera.

Oleh: Midian Halomoan Saragi, SH
Pengamat dan Pemerhati Perumahan Rakyat

---