Bantaeng,GoSulsel.Com – Anggota panitia khusus (pansus) ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Husain Lamang, secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menyikapi secara serius persoalan yang dialami warga terkait keberadaan perusahaan smelter yang berada di KIBA.

“Kami meminta kepada Pemkab agar memperhatikan masalah yang dialami warga yang timbul akibat pengiperasian industri smelter. Sebelum ranperda ini disahkan menjadi perda, maka Pemkab harus menyelesaikan berbagai persoalan di KIBA,” tegas Husain Lamang, usai mengikuti rapat pansus, Selasa (16/10/2018) sore di gedung DPRD setempat.

Politisi partai Gerindra ini mengungkapkan, berbagai persoalan yang dirasakan warga yang tinggal di sekitar kawasan seperti, banyak bangunan rumah warga mengalami keretakan akibat pengoperasian mesin smelter. Selain itu, warga juga merasa sangat terganggu karena suara deru mesin hingga menimbulkan kebisingan sepenjang hari.

“Warga merasa tidak nyaman lagi tinggal di kampung mereka yang dulunya tenang dan nyaman. Tapi kini mereka sudah terganggu karena keberadaan industri itu,” beber Husain. 

Anggota komisi C ini juga mengaku kaget dengan adanya rencana penggunaan lahan seluas 3.555 hektare di KiBA. Jika ini betul, makan dipastikan banyak warga yang harus pindah atau direlokasi ke tempat lain. 

“Kami meminta pemkab dapat memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat. Pemerintah boleh-boleh saja membangun, tapi ingat jangan korbankan rakyat,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan kepada pemkab, sebelum ranperda RDTR KIBA dilanjutkan pembahasannya, diminta pemerintah atau perusahaan smelter yang berada di kawasan industri Bantaeng itu dapat menunjukkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). 

“Kami berharap perusahaan itu bisa memperlihatkan dokumen amdalnya. Karena terus terang sejauh ini saya belum pernah melihat hasil kajian Amdalnya,” tandas Husain. (*)

 

---