Padahal saat Pemilihan Gubernur Sulsel, Nani terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia juga mencoblos calon gubernur yang diinginkannya. Bahkan, ada beberapa warga lain, yang yang baru-baru berdomisili di Bontomatene, mendapat undangan pencoblosan gubernur.

“Nah, yang lebih membingungkan, ada satu dusun yang berpenduduk sekitar 1.029 jiwa. Namun hanya sekira 50 persen yang mendapat surat pangilan pencoblosan,” katanya. Rata – rata warga yang tidak mendapat panggilan memilih, merupakan penduduk asli Bontomatete.

Dia curiga, ada permainan antara pihak desa dan panitia yang telah dibentuk. Seperti lima tahun lalu, semua warga dibuatkan surat pencoblosan. Namun kartu tersebut tidak diedar maksimal.

“Lima tahun lalu, ada warga yang mendapat panggilan. Namun surat itu tidak sampai ke pemiliknya. Makanya, ada oknum yang menggunakan kartu pemilih itu, untuk mencoblos calon tertentu,” katanya.

Sementara, Panitia Pilkades Bontomatene, Junarko mengaku tidak mengetahui permasalahan pembagian kartu pemilih tersebut.

Junarko tidak pernah dilibatkan jika ada rapat atau penetapan terkait pencoblosan Kades oleh Panitia Pilkades, “Kalau ada masalah, saya tidak tahu. Saya juga tidak bisa berbuat apapun. Saya takut dengan pihak desa dan panitia lainnya,” katanya.(*)

---