Sebelumnya manager strategi Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy yang dimintai keterangan soal angka pemilih golongan putih (Golput) dari periode ke periode mengatakan, sejak Pemilu 2004 hingga 2014, mengalami ketidak tetapan atau fluktuatif angka pemilih Golput.

“Fenomena golput sejak pemilu 2004 hingga 2014 lalu terlihat mengalami fluktuatif. Bahkan hasil pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014 hasilnya berbeda,” kata Nursandi, Senin (14/1/2019).

Dia tidak menampik, bahwa Pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres menjadi peluang KPU meningkatkan partisipasi pemilih. Sebab, selain penyelenggara dan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, banyaknya calon anggota legislatif (Caleg) juga akan terlibat menggiring pemilih ke Tempat Pemingutan Suara.

“Sistem Pemilu kita hari ini yang dilakukan serentak harusnya menjadi peluang bagi penyelenggara Pemilu membuat partisipasi publik menjadi meningkat dan menekan angka golput. Angka partisipasi publik bisa mencapai di kisaran 75%,” kata Sandi.

Untuk menekan angka Golput, dia menyarankan agar penyelenggara, peserta pemilu dan masyarakat mesti bersinergi untuk mewujudkannya. Sebab, semakin banyak pemilih yang berpartisipasi, maka legitimasi pemilu kita makin kuat.

Dia menuturkan bahwa memang perilaku Golput memang sulit dihilangkan, namun sangat memungkinkan untuk dikurangi. Ada beberapa alasan perilaku Golput disebutkan Nursandi.

“Angka golput memang tak bisa kita hilangkan, hanya bisa dikurangi. Golput terjadi diantaranya karena alasan ideologi, pemilih biasanya kecewa dan tak puas pada pilihan yang ada. Bisa juga karena alasan teknis karena tak mendapatkan undangan dan non teknis karena keluar kota,” ujarnya.

Meski demikian, Nursandy mengatakan hingga saat ini belum ada gambaran hasil survei yang merekam wajib pilih yang tidak menentukan pilihan.(*)

---