MAROS, GOSULSEL.COM – Bupati Maros HM Hatta Rahman meminta pendamping dan koordinator Porgram Keluarga Harapan (PKH) bebas dari kepentingan politik. Hal ini diungkapkan Hatta saat membuka rapat koordinasi PKH se-kabupaten Maros di Baruga B Kantor Bupati Maros, Senin (25/2/2019).

Hatta mengatakan, tahun ini merupakan tahun politik sehingga PKH harus bebas dari kepentingan politik tertentu. “Ini tahun politik, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan pribadi dan partai politik tertentu. Kita minta pendamping PKH untuk bebas dari intervensi politik,” ujar Hatta.

Hatta menyontohkan, jangan sampai ada caleg yang mendompleng bantuan PKH untuk dipilih. Untuk menghindari hal tersebut, pendamping PKH harus bebas dari afiliasi partai politik.

Program ini, kata Hatta, harus dapat menyejahterakan masyarakat khususnya yang menerima manfaat PKH.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kamaluddin Nur menuturkan, bantuan PKH tahap pertama tahun 2019 di Maros capai Rp19,2 Miliar. Bantuan ini merupakan total bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat yang jumlahnya mencapai 13.713.

“Jumlah penerima manfaat ini merupakan rumah tangga miskin yang dijangkau oleh bantuan PKH dari 38.305 rumah tangga miskin. Data ini berdasarkan basic data terpadu (BDT) yang dikeluarkan Badan Pusat statistik bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI. Kecamatan terbesar yang menerima manfaat PKH adalah kecamatan Bontoa yakni sebanyak 1.468 penerima sedangkan kecamatan terendah yakni Moncongloe yang hanya 480 penerima,” bebernya.

Sedangkan komponen PKH di Kabupaten Maros yakni ibu hamil sebanyak 273 penerima, balita 4.748, anak prasekolah 524, SD 10.018, SMP 5.704, SMA 4.754, lansia 2.869 dan disabilitas 308 penerima.(*)

---