PPI Minta Keamanan Pasca Pemilu Diantisipasi
MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Poros Pemuda Indonesia (PPI) menggelar diskusi publik dengan tema “Partisipasi Politik Masyarakat Memiliki Peran Penting Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas” di Warkop Dottoro, cabang Boulevard, Makassar, pada Rabu (20/3/2019).
Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan itu mewakili Kapolda Sulsel, KPU Sulsel, Bawaslu Sulsel, Pengamat Politik Arief Wicaksono dan Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Nuralim.
Ketua LMPI, Taqwa Bahar mengatakan, kegiatan itu sengaja mengangkat tema tentang peran stakeholder dalam rangka mengawasi dan mengawal Pemilu yang berintegritas.
“Jadi target PPI sendiri mencermati dari dinamika politik yang terjadi sampai hari ini, maka inisiatif kemudian yang muncul untuk memberikan pandangan-pandangan logis kepada masyarakat terkait peran semua komponen atau elemen-elemen di tengah masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dalam mencapai tujuan bersama, yaitu ketertiban dan keamanan pasca Pemilu,” kata Taqwa.
Dia melanjutkan, PPI telah menyiapkan berbagai poin rekomendaai yang akan mereka sebarkan melalui sosial media sebagai pertimbangan publik. “Di mana poin itu menyangkut harapan dan himbauan,” katanya.
Selain itu, PPI juga memiliki rekomendasi untuk penyelanggara, baik Bawaslu maupun KPU. Paling penting, kata Taqwa penyelenggara harus terus memonitoring perkembangan dilapangan melalui jajarannya.
“Kami meminta agar terus memonitor apa yang terjadi di lapangan, karena pada saat ini waktu yang cukup mepet untuk kita terjung langsung ke lapangan. Sehingga perangkat-perangkat KPU dan Bawaslu sudah harus disiapkan dari sekarang,” tuturnya.
Teruntuk pihak pengamnan, lanjut Taqwa baik Polri maupun TNI harus memaksimalkan kerja di lapangan. Selain itu, dia juga menyarankan agar TNI dan Polri menyiapkan personil yang berlapis.
“Karena Pemilu kali ini dilaksanakan secara serentak, ini tentu membutuhkan sistem pengamanan yang juga harus berlapis. Oleh sebab itu pengawasan di tiap-tiap TPS maupun lokasi dianggap rawan perlu lebih diperketat,” tandasnya.(*)