#

Peduli Hak Asasi Manusia, Pemkab Wajo Terima Penghargaan Kementerian

Selasa, 10 Desember 2019 | 13:24 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

BANDUNG, GOSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Wajo menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Wajo dinilai sebagai daerah yang peduli terhadap penanganan HAM. Penghargaan ini diserahkan bertepatan peringatan HAM ke 71 tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa pagi (10/12/2019).

Hadir menerima langsung penghargaan tersebut Bupati Wajo, Amran Machmud. Pada kegiatan yang bertajuk “Pelayanan Publik Yang Berkeadilan” Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly menyerahkan langsung penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai peduli HAM.

muhammad-ismak

Selain sejumlah kepala daerah, Menteri Polhukam, Mahfud MD juga hadir dalam kegiatan itu. Usai menerima penghargaan Amran Machmud berharap agar seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Wajo lebih peduli lagi terhadap HAM.

“Penghargaan ini diberikan sebagai kabupaten peduli Hak Azasi Manusia Tahun 2018. Kedepan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat lebih peduli HAM khususnya meningkatkan pelayanan dasar terhadap masyarat seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan,” kata Amran.

Amran melanjutkan dengan menyanpaikan ucapan syukurnya. Kedepan ini, kata dia penghargaan tersebut akan menjadi spirit untuk lebih peduli HAM.

“Sehingga seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dapat terpenuhi secara adil begitu juga dengan pemenuhan hak asasi manusia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kemenkum HAM mencatat baru 271 dari 516 kabupaten/kota yang melaksanakan komitmennya dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di wilayahnya. Artinya baru sekitar 60% kabupaten/kota yang sungguh-sungguh melaksanakan komitmen nilai-nilai HAM dalam pelayanannya.

“Tahun lalu ada 271 kabupaten/kota yang mendapat predikat peduli HAM. Tahun ini jumlahnya belum beranjak jauh,” ungkap Dirjen Hak Asasi Manusia, Kemenkum HAM Mualimin Abdi dalam keterangan persnya, di Jakarta.

Menurut Mualimin, penghargaan bagi kepala daerah diperluan yang bertujuan memotivasi dan menjadi pendorong pemenuhan hak dasar masyarakat. Khususnya hak dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan, anak-anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan

“Ini bukan kompetisi tapi kami serius menilainya. Untuk tahun ini jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan belum beranjak jauh. Masih sekitar 270-280 kabupaten/kota. Penghargaan akan diberikan dalam puncak acara peringatan HAM ke 71, 10 Desember di Bandung, Jawa Barat,” kata Mualimin.(*)


BACA JUGA