MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto memberikan peringatan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka akan diberi sanksi apabila kedapatan mendukung calon kepala daerah dalam bentuk apapun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Hal tersebut dikatakannya dalam Rapat Kordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (09/03/2020).

Ia menjelaskan bahwa larangan keikutsertaan ASN dalam politik telah tertuang dalam aturan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2013 tentang ASN.

“Tentu ASN tidak boleh melakukan kampanye. Dalam aturan jelas, bahwa ASN tidak boleh melakukan dukungan-dukungan politik,” ucapnya

Dalam pasal dua telah dikatakan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Olehnya itu, ia mengaku bakal memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dan dikenakan sanksi moral.

Ia juga mengatakan, apabila suatu waktu ada oknum ASN tertangkap basah mendukung salah satu calon kepala daerah maka mereka selanjutnya bakal diproses. Adapun sanksinya nanti diberikan sesuai bentuk dukungan yang diberikannya pada Pilkada Serentak 2020. Terberat, mereka bisa saja langsung dipecat sebagai ASN.

“Sanksinya bisa mulai dari penundaan promosi, penurunan jabatan hingga diberhentikan,” katanya.

Kegiatan rapat tersebut, kata dia, untuk menekan pelanggaran terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Sekaligus mengingatkan kembali kepada para ASN untuk tidak melakukan dukungan politik dalam ajang pemilihan nanti.

“Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak agar tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN,” tambahnya. (*)