DPRD Makassar bersama Pemkot Makassar saat menggelar Rapat Penanganan Covid-19 di Ruang Badan Anggaran, Jumat (03/04/2020).

DPRD Makassar Soroti Kinerja Pemkot Tangani Pandemi Covid-19

Jumat, 03 April 2020 | 21:48 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menangani penyebaran Corona atau Covid-19. Salah satu yang berkomentar ialah Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali.

Ia menyebut bahwa upaya Pemkot Makassar dalam mengatasi masalah pandemi Corona masih kurang. Terlebih, anggaran yang dimiliki oleh Pemkot masih belum dimaksimalkan.

Menurutnya, Pemkot mesti lebih kreatif dalam mencari cara dalam menangani pandemi ini. Ia pun mencontohkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini.

“Pak PJ Wali Kota Makassar (Iqbal Suhaeb) harus lebih kreatif. Kenapa Pemprov Sulsel CSR banyak yang ingin berkontribusi, kenapa Pemkot sepertinya tidak ada, artinya kurang kreatif. CSR itu sangat bermanfaat, libatkan bantuan masyarakat. Jangan cuma uang PAD saja yang dipake. Tapi CSR, sudah ada beberapa pengusaha yang membantu, kumpulkan CSR. Pemkot harus kreatif,” katanya saat Rapat Penanganan Covid-19 di Ruang Badan Anggaran, Jumat (03/04/2020).



Anggaran yang dimiliki saat ini oleh Pemkot Makassar sebesar Rp30 Miliar khusus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Namun, jumlah tersebut dirasa belum cukup. Akan tetapi, penambahan anggaran yang diminta oleh Pemkot masih belum ada kabar dari pusat. Tak ayal, jika pihaknya meminta agar Pemkot lebih kreatif dalam memanfaatkan angggaran yang ada saat ini.

“Pemkot membutuhkan APD untuk pencegahan, Pemkot siapkan anggaran Rp30 miliar, kita butuhkan tambahan dari dana DID dan DAK. Tapi ini ada di pusat, kami belum dapatkan anggaran itu, jadi kami tinggal menunggu,” ungkapnya.

Pihak DPRD juga mempertanyakan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar dan Dinas Sosial (Dinso) terkait dengan warga yang terdampak Covid-19. SKPD dalam lingkup Pemkot juga diminta harus jeli dalam mendata bantuan untuk mencegah pandemi ini.

“Misalnya, yang warga miskin atau pekerja harian. Bagaimana memberikan bantuan kepada mereka. Makanya saya minta data ke Dinkes, Dinsos, dan BPBD. Kami akan menunggu data mereka,” tambahnya. (*)


BACA JUGA