MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar kembali memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk ketiga kalinya. 1000 paket sembako kali ini yang diserahkan.

Bantuan tersebut diserahkan ke Posko Induk Covid 19, dan diterima secara langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Senin (11/5/2020). Kemudian akan disalurkan ke warga yang terdampak Covid-19.

“Semoga saja ini bisa membantu warga Makassar yang kini sedang kesulitan akibat virus yang masih mewabah hingga saat ini” ujar Direktur Keuangan PDAM, Asdar Ali.

Kata Asdar, bantuan yang disalurkan PDAM kali ini merupakan bantuan gelombang ketiga. Dimana yang pertama sebanyak 500 paket sembako yang disalurkan pada awal-awal virus mewabah di Makassar.

Pada tahap kedua, PDAM juga menyumbangkan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 130 buah. Selain bantuan tahap ketiga ini, pihaknya juga memberikan keringanan pembayaran bagi para pelanggan.

“Untuk R1 dan R2, selama bulan April, Mei, dan Juni, pembayaran air kita gratiskan. Mereka adalah rumah tangga sederhana dan sangat sederhana. Sedangkan untuk rumah susun yang dikelolah oleh pemerintah, diberikan diskon 50 persen,” lanjutnya.

Dispensasi itu diberikan melihat adanya penurunan kemampuan membayar dari warga sebagai dampak dari Covid-19. Tak hanya itu, PDAM juga telah membagikan 100 alat cuci tangan portabel, yang disebar di sejumlah fasilitas umum di kota Makassar.

“Setiap hari alat cuci tangan tersebut kita kontrol, baik pengisian airnya maupun ketersedian sabun cairnya, demi memastikan tidak ada yang kosong, sehingga memudahkan warga yang ingin mencuci tangan” jelasnya.

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, saat menerima bantuan 1000 sembako dari PDAM Makassar, menyampaikan terima kasih. Bantuan ini, kata dia, akan disalurkan kepada warga Makassar secepat mungkin.

“Akan kita bagikan kepada warga Makassar yang terdampak, yang selama ini tidak mendapatkan bantuan apapun dari berbagai program bantuan pemerintah yang ada. Semisal yang tidak ber-KTP Makassar, ataupun yang awalnya tidak tercatat sebagai warga miskin namun karena di-PHK menjadikan mereka menjadi kurang mampu,” ujarnya. (*)

---