Karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal menggelar aksi unjuk rasa di RSI Faisal, Rabu (1/7/2020)

157 Karyawan RSI Faisal Merana, Diduga Dirumahkan Secara Sepihak

Rabu, 01 Juli 2020 | 19:48 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sebanyak 157 karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal diketahui telah dirumahkan. Mereka yang menjadi korban pun lantas menggelar aksi di RSI Faisal, Rabu (1/7/2020).

Aksi tersebut digelar mulai dari Jalan AP Pettarani lalu menuju RSI Faisal. Puluhan massa membentangkan spanduk dengan berbagai tuntutannya terhadap pihak manajemen.

pt-vale-indonesia

Salah satu tenaga kesehatan (Nakes) yang ikut aksi, Eki mengaku bahwa mereka dirumahkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak manajemen. Bahkan, hal serupa juga terjadi saat pemotongan gaji.

“Kenapa ada potongan gaji tanpa ada pemberitahuan kepada karyawan, gaji terlambat juga tidak diberitahukan dengan kalimat yang baik-baik. Tidak ada sosialisasi yang menyatakan gaji kami akan dipotong,” ujarnya.

Nakes yang bekerja sebagai Perawat Pelaksana ini mengaku terkejut dengan keputusan dari pihak manajemen itu. Menurutnya, pihak manajemen harusnya bisa bertemu dan membicarakannya dengan baik kepada mereka.

“Kami dirumahkan setelah lebaran, tidak ada pembicaraan sebelumnya. Ada namanya itu beretika dipanggil duduk bersama bicarakan rumah sakit, ini tidak langsung keluar nama-nama, itupun nama-nama keluar di luar jam kantor di atas jam 4, saya jam 11 malam,” jelas dara asal Jeneponto ini.

Di sisi lain, Penasihat Hukum Yayasan dam RSI Faisal, Mursalin R Maghun membantah hal tersebut. Ia menjelaskan, bila pihaknya sudah melakukan sosialisasi soal keputusannya ini.

Adapun apabila mereka masih mempermasalahkannya, kata dia, para karyawan yang dirumahkan bisa datang secara baik-baik. Tanpa harus menggelar aksi. 

“Pihak yayasan dan pihak direksi, senantiasa membuka diri untuk berbicara dengan mereka. Keputusan yang diambil oleh yayasan sudah disosialisasikan kepada mereka sebelum kami mengambil kebijakan itu. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka tidak tahu,” tuturnya.(*)


BACA JUGA