Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin melantik sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal se-Kota Makassar di Baruga A.P Pettarani Unhas, Kamis (13/08/2020).

Lantik Kepala UPT Pendidikan Formal se-Kota Makassar, Ini Pesan Rudy

Jumat, 14 Agustus 2020 | 09:17 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin melantik sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal se-Kota Makassar. Bertempat di Baruga A.P Pettarani Unhas, Kamis (13/08/2020).

Pelantikan dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Turut dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Amalia Malik. 

pt-vale-indonesia

Sebanyak kurang lebih 370 orang di lantik menjadi penanggung jawab UPT. Mulai tingkat TK, SD, hingga SMP yang terdiri dari 1 orang tingkatan TK, SD 314 orang dan SMP 55 orang.

Dalam sambutannya, Rudy Djamaluddin menekankan dua hal yang menjadi substansi utama dunia pendidikan yakni hadirnya proses pendidikan yang layak bagi anak-anak. Serta mutu pendidikan yang terbaik sehingga mampu membentuk karakter anak-anak sebagai generasi pelanjut.

“Pendidikan itu hak semua orang. Saya mendapat masukan dari berbagai pihak dan berbagai masalah yang masih mendera dunia pendidikan. Ini harus kita benahi. Anggaran yang ada, meskipun kecil harus di maksimalkan sesuai dengan skala prioritas,” katanya.

“Tenaga pendidik serta sarana pendidikan harus di perhatikan agar baik guru maupun siswa dapat nyaman dalam proses belajar mengajar. Saya yakin dan percaya, bapak dan ibu yang ada disini memiliki keikhlasan untuk memperbaiki dunia pendidikan kita,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Rudy juga mengingatkan kepada seluruh yang dilantik agar menjaga netralitas ASN. Pasalnya, pelaksanaan Pilwalkot Makassar akan dihelat bulan Desember mendatang.

“Netralitas ASN adalah harga mati. Tidak ada tawar menawar, netral itu satu warna yakni bening seperti air, jadi bukan abu-abu atau warna lainnya. Jika di kemudian hari ada yang terbukti melanggar pasti kita akan copot,” tegas Rudy.

 

Sebelum pengambilan sumpah jabatan di gelar, diadakan terlebih dahulu penandatanganan pakta integritas. Agar capaian kinerja ke depannya bisa sesuai dengan yang di harapkan. (*)


BACA JUGA