MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Lembaga Survei Fixpoll Indonesia merilis elektabilitas paslon di Pilwalkot Makassar 2020. Hasil diumumkan di Hotel Melia, Sabtu (5/12/2020).

Untuk Pilwalkot Makassar 2002, Fixpoll Indonesia menggelar survei cepat pada 18 hingga 23 November. Survei ini mengambil sampel sebanyak 840 responden ini fokus untuk memotret perilaku dan menakar peluang kandidat bertarung. 

Survei ini membagi sebaran responden sebanyak 840 berdasarkan demografi, persentase. Ini mengacu pada jumlah mata pilih tiap kabupaten pada 15 kecamatan di Makassar. Adapun margin error yakni 3,5 persen dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Hasilnya, survei dengan alat ukur lembar simulasi surat suara dengan cara dicontreng, paslon nomor dua, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) mendulang suara terbanyak. Pasangan memeroleh suara terbanyak yakni 37,6 persen.

Disusul posisi dua yakni Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) sebesar 34,1 persen. Disusul oleh Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (Deng Ical-Dokter Fadli) dan Irman ‘None’ Yasin Limpo-Andi Zunnun NH (None-Zunnun). Masing-masing mendapat jumlah yakni 11,4 persen dan 4,6 persen.

Sedangkan, untuk survei elektibilitas dengan pola ditanyakan langsung kepada responden, hasilnya tidak jauh berbeda. Appi-Rahman meraih 38,5 persen suara.

Kemudian Danny-Fatma memperoleh 34, 6 persen, Deng Ical-Fadli Ananda sebesar 11,6 persen, terakhir None-Zunnun yakni 4,7 persen. Sementara itu, sebanyak 10,6 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab pertanyaan.

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Muhammad Anas AR menjelaskan bahwa tujuan survei ini dilakukan untuk mengetahui harapan masyarakat Makassar pada Pilwalkot 2020. Survei terhadap sikap dan perilaku ini juga untuk mengetahui siapa di antara nama tokoh yang memiliki peluang paling kuat memenangkan Pilwalkot jika dilakukan hari ini.

Ia pun menegaskan bahwa Fixpoll Indonesia merupakan lembaga survei resmi yang telah diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami adalah salah satu survei nasional yang bisa di cek KPU, yang sertifikasi di KPU RI,” jelas Anas.

“Menjaga independensi dan profesionalisme kerja, dan itu tanggung jawab kita. Kami dari lembaga survei adalah pilar demokrasi,” tutupnya.(*)

---