MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Bantuan berupa dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tak tersalurkan di tahun 2020. Padahal, dana ini dinilai bisa memberi stimulus terhadap perekonomian di Makassar.

“Kenapa terjadi hal tersebut, berdasarkan laporan yang ada ternyata untuk merealisasikan itu dibutuhkan proses tahapan verifikasi,” kata Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Senin (11/01/2021).

Menurut Rudy, proses tersebut membutuhkan sinergitas dari semua unsur. Termasuk unsur perhotelan dan unsur pemerintahan.

“Inilah kelihatannya banyak yang harus dibenahi sehingga sampai akhir tahun anggaran, itu belum bisa tuntas secara lengkap,” ungkap Rudy.

Olehnya itu, Rudy mengatakan telah menyarankan Dinas Pariwisata (Dispar) untuk tak memaksakan bantuan dana hibah tersebut.

“Kami menyarankan ke dispar untuk jangan dipaksakan karena ini juga menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” ungkapnya.

Ia mengatakan tak mungkin mengeluarkan keputusan pada tanggal 31 Desember 2020. Sementara, kata Rudy, pertanggungjawabannya juga bertepatan di hari yang sama.

“Kami mengimbau dispar untuk meminta petunjuk dari pusat apakah dana tersebut bisa dialihkan ke anggaran 2021 dan bisa kita proses hibahnya,” ujar Rudy.

Di satu sisi, kata dia, anggaran tersebut penting untuk memulihkan ekonomi di bidang kepariwisataan. Khususnya perhotelan dan restoran.

“Di situ ada anggaran bagaimana melakukan stimulus untuk menggenjot sektor pariwisata kita di luar perhotelan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkot Makassar dituding menyepelekan bantuan dana hibah industri pariwisata dari kementrian. Hal itu terlihat dari lambannya Rudy Djamaluddin meneken permohonan dana hibah yang diajukan oleh pihak industri pariwisata. 

Pasalnya, Kemenparekraf memberikan dana hibah senilai Rp 3,3 Triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Kota Makassar mendapat jatah sebanyak Rp 48 Milliar. 

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David meminta Pj Wali Kota tidak main-main terhadap mitra kerja pemerintah kota. Sebab, selama pandemi Covid-19 industri perhotelan dan restoran ikut terimbas dampaknya.

“Ini ada anggaran bantuan dari pemerintah, 70 persen itu ditujukan ke industri dalam bentuk hibah uang cash, mereka gunakan untuk apa saja. Nah 30 persen untuk sosialisasi. Dari 30 persen ini ada untuk APIP untuk pendampingan dan segala macam,” kata Mario.

Ia menyebut bantuan dana tersebut terkendala masalah administrasi. Sebab itu, Mario mendesak Pj Wali Kota Rudy segera membuat surat permohonan dan memberikan penjelasan detail terhadap anggaran tersebut.

“Kami DPRD siap membantu, kami siap juga menemani ke Jakarta untuk menjelaskan ke kementerian bahwasanya ini ada kendala teknis. Banyak pejabat kami yang Covid-19 jadi koordinasinya kurang bagus,” tuturnya. 

Mario menyebut, sebanyak 1.239 restoran dan 448 hotel yang sedang terpuruk. Imbasnya, beberapa karyawannya di rumahkan akibat pandemi Covid-19. (*)

---