MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar melaporkan sekitar 50 hotel telah merampungkan proses administrasi. Ini untuk mendapatkan dana hibah dari Kemenparekraf.

“Kita menggunakan aplikasi online, by sistem. Jadi kalau tidak memenuhi pasti ditolak, beda kalau manual,” kata Kepala DPM-PTSP Makassar, Andi Bukti Djufrie, Kamis (04/02/2021).

Beberapa persyaratan administrasi yang dibutuhkan dari pihak hotel. Kata Bukti, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilunasi, alas hak, dan IMB.

Bukti bercerita pada saat proses pengumpulan administrasi, ada salah satu hotel yang memiliki IMB dengan izin membangun rumah. Hal itu, kata dia, berasal dari hotel kecil di Makassar.

Namun, kata Bukti, dirinya memberi waktu untuk segera merampungkan administrasi yang dibutuhkan. Akhirnya, kata dia, sekitar 50 hotel berhasil merampungkan administrasi proses perizinan.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengungkapkan alasan pencopotan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar Rusmayani Madjid. Ialah lamban mengeksekusi dana hibah pariwisata.

Akibatnya, kata dia, pihaknya mengambil keputusan dengan mencopot Kepala Dinas Pariwisata. Rudy mengatakan dirinya juga telah meminta maaf kepada PHRI terkait hal tersebut.

Rudy mengatakan yang menggantikan Rusmayani Madjid adalah Sekretaris Dispar Kota Makassar, Kamelia. “Saya butuh percepatan ini. Kemarin kan kita di demo,” kata Rudy.

Rudy mengatakan dana pariwisata sangat penting di tengah pandemi saat ini. Rudy mengaku bersalah ke PHRI. Pasalnya, kata dia, dirinya menjadi penanggung jawab Pemerintah Kota Makassar.

“Kalau kita kerja kurang semangat maka terjadi perlambatan-perlambatan, akibatnya tidak turun (cair) sehingga saya butuh percepatan,” sambung Rudy.

Dia mengatakan tidak mau menutupi kesalahan anggota. Rudy mengatakan secara internal dirinya tidak mentolerir kerja-kerja yang lambat. (*)

---