MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Melihat data serta kondisi lapangan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar, Siswanto Wahab menyinggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pemprov dinilai lamban dalam melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19.

Padahal kondisi Sulsel, menurut Siswanto, sudah darurat. Informasi terbaru terkait data update Covid-19 di Sulsel dilansir data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di akun sosial media Twitter @BNPB_Indonesia, Minggu (01/08/2021).

Terlihat, provinsi dengan angka penambahan pasien terkonfirmasi terbanyak yakni, Jawa Tengah 4.234 pasien.Diikuti Jawa Timur (Jatim) 3.671 pasien, Jawa Barat (Jabar) 2.729 pasien, DKI Jakarta 2.701 pasien, Kalimantan Timur (Kaltim) 1.716 pasien dan Banten 1.325 pasien. Sementara Sulsel di angka 796 pasien. Angka tersebut turun dari sehari sebelumnya di angka 1.268 pasien dengan pusat episentrum ada di kota Makassar. 

Banyak pasien tanpa gejala atau gejala ringan melakukan isolasi mandiri tiba-tiba kritis bahkan sampai meninggal dunia. Sehingga, perlu adanya sinergi yang kompak Pemprov Sulse dan Pemkot Makassar serta kabupaten atau kota lain di Sulsel.

“Dulu isolasi mandiri tidak ada keluhan, sekarang kasusnya dia tidak ada keluhan awalnya tapi dipertengahan berat, kritis sampai meninggal. Ini harus diperhatikan,” ujarnya.

Saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang tinggi. Dan diprediksi akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang.

“Saya lihat sekarang ada ribuan orang terkonfirmasi, sementara kapasitas RS tidak sampai segitu, mau dikemanakan semua pasien ini, kenapa lamban penanganan dari Pemprov Sulsel,” tegasnya Anto yang juga Wakil Ketua Persatuan Rumah Sakit Sulsel ini.

Ia juga mengaku bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) ICU Sulsel sudah penuh. Artinya, banyak pasien yang mengalami kritis.

Siswanto menyebutkan, banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun tak mampu mengakses layanan tersebut. Misalnya, program isolasi mandiri di Asrama Haji Sudiang yang dilaunching pekan lalu.

Program tersebut dinilai belum berjalan efektif. Sosialisasinya dianggap kurang dan masyarakat juga dipersulit masuk di tempat isolasi tersebut.

“Coba berapa sekarang yang dirawat di sana, berapa banyak? Harusnya Pemprov Sulsel mengajak masyarakat untuk ikut isolasi, sampaikan ke mereka bagaimana prosedurnya, jangan dipersulit, Bahkan pembukaan isolasi terintegrasi ini sedikit terlamba,” tutur Siswanto 

Dewan Pertimbangan IDI Kota Makassar, dr Idrus Paturusi, menambahkan saat ini pentingnya sinergi baik Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar dan kabupaten serta kota lainnya punya niat baik melawan Covid-19. Sehingga, perlu duduk bersama sebab yang ditakutkan melihat data, baik peningkatan kasus baru maupun kematian dan penggunaan RS yang semua full dengan varian baru.

“Yang ditakutkan saat ini dokter bersama nakes sudah berjatuhan maka pelayanan bisa lumpuh, harus ada upaya ekstra dari pucuk pimpinan di semua level,” jelas Idrus.

“IDI Makassar sarankan di Makassar perbanyak buka balai diklat sebagai tempat isolasi,” sambungnya.

Belum lagi, Pemkot Makassar serta Pemprov Sulsel harus meningkatkan tracing dan testingnya. Dengan pertumbuhan kasus yang mencapai seribu orang per hari, tentu penyebarannya sangat meluas.

“Perlu ada triase untuk mendeteksi masyarakat yang berpotensi terpapar,” pungkasnya. (*)

---