MAROS, GOSULSEL.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maros dorong pemerintah daerah (Pemda) Maros untuk melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan. Hal itu, agar tercipta daya saing dan peningkatan taraf hidup terhadap buruh dan pekerja.

Wakil ketua DPD KNPI Maros, Sadikin Sahir menyampaikan itu usai ikut merayakan peringatan hari buruh Internasional atau may day yang tepat diperingati pada 1 mei lalu.

Ada beberapa poin usulan jika perda tersebut betul digodok. Utamanya, dalam hal positif peningkatan taraf hidup.

“Kami mengusulkan kepada pemda dan DPRD Maros untuk membuat Perda ketenagakerjaan. Dimana dalam isi perda tersebut memuat penyelenggaraan ketenagakerjaan yang meliputi lembaga serta pelatihan kerja, sistem informasi ketenagakerjaan, magang baik dalam negeri maupun luar negeri, penempatan tenaga kerja, pemberdayaan tenaga kerja lokal, perlindungan pekerja, perluasan kesempatan bekerja, jaminan sosial, serta hal-hal lain untuk mendorong kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Sadikin.

Perda itu, kata Sadikin, juga akan menjadi payung hukum terkait program-program ketenagakerjaan yang kelak akan di jalankan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Maros.

Senada dengan itu, ketua DPD II KNPI Maros Chaerul Syahab, mengatakan bahwa Kabupaten Maros yang saat ini hampir dikatakan sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan industri yang cukup signifikan.

Sehingga, sudah sangat perlu pemerintah daerah untuk melahirkan perda ketenagakerjaan. Belum lagi lanjut Chaerul, pengusulan perda oleh DPD II KNPI Maros ini sejalan dengan rencana pemda yang akan membuat Balai Latihan Kerja (BLK).

“Saya kira usulan ini sudah sesuai dengan rancangan-rancangan pemerintah kedepan. Dimana pada pelantikan KNPI Maros lalu mengatakan akan membuat BLK. Untuk memberikan keterampilan kerja yang tersertifikasi,” kata Chaerul.

Lahirnya perda ini ucap Chaerul, juga akan membantu pemerintahan Chaidir-Suhartina dalam mewujudkan visi misi saat kampanye politik pada Pilkada dua tahun lalu.

“Salah satu janji politik pak Bupati kemarin adalah menciptakan 20.000 lapangan kerja. Dan dengan melahirkan perda ketenagakerjaan ini bisa mempercepat tercapainya cita-cita itu,” tuturnya.(*)

---